MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sepakat bekerjasama untuk melakukan penataan dan pengecekan kelayakan bus pariwisata secara massal di beberapa provinsi di Indonesia.

Kerjasama ini mulai akan dilakukan di enam provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Baca Lainnya :

• Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Fair 2026 Diminati Pengunjung
• Bupati Eman Pacu Atlet Majalengka, Target Tembus Juara Porprov 2026
• Wabup Dena Resmikan Al Khalifah, Harapan Baru Pendidikan Majalengka
• HUT ke-499 Jakarta, Pramono Tegaskan Kota Global Harus Tetap Berpihak pada Rakyat
• Sambut HUT ke-499 Jakarta, Pemprov DKI Sebut Jakarta Fair Jadi Simbol Kolaborasi dan Kemajuan Kota

"Kami akan membentuk di 6 Provinsi sebagai piloting untuk dilakukan suatu penataan, evaluasi, bahkan kami memberikan teknik ataupun cara melakukan pengecekan ramp check," kata Menteri Perhubungan (Menhub RI) Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers usai memimpin rapat bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dan sejumlah stakeholder, di Gedung Korlantas Polri, Rabu sore (15/5/2024).

Menurut Menhub, enam provinsi tersebut dipilih karena dianggap mewakili permasalahan mengenai bus pariwisata, baik dalam hal administrasi maupun kelayakan kendaraan.

"Penataan dan pengecekan bus pariwisata ini juga akan melibatkan organisasi Angkutan Darat (Organda), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan pemerintah daerah," terang Menhub Budi Karya.

"Ini nantinya kami bisa menemukan atau mengindikasikan data bus pariwisata yang ada di kabupaten/kota," ujar Menhub Budi Karya.

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah penanganan permasalahan bus pariwisata dari hulu hingga ke hilir. Aan juga memastikan pihaknya akan menindak tegas terhadap pengelola bus pariwisata yang melanggar.

“Artinya mulai dari pool bus yang ada di kota kabupaten, sampai dengan ke hilir yang artinya sampai dengan ke law enforcement yang ada di jalan,” cetus Irjen Aan Suhanan.

Lanjut Irjen Aan berharap penataan yang akan dilakukan secara massal ini bisa menekan pelanggaran dan juga mencegah kecelakaan bus pariwisata sehingga tidak terulang lagi.

Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (11/5/2024) malam terjadi kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater Subang, Jawa Barat.

Bus pariwisata yang membawa rombongan siswa/siswi dan guru SMK Lingga Kencana Depok itu mengalami kecelakaan diduga karena rem blong. Sebanyak 11 orang, terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.(*/Anton)