MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta - Pemerintah akan menghapus status daerah khusus ibu kota (DKI) Jakarta dan menggantikannya dengan daerah khusus Jakarta (DKJ). 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana menyatakan perubahan nomenklatur Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan hal yang baik.

"Saya kira itu hal yang sangat baik. Ini ibaratnya berbagi beban atas ruang, populasi, dan efektifitas," ucapnya. Senin, (18/09/2023)

Baca Lainnya :

• DPD PSI Majalengka Turun ke Masyarakat, Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Struktur Partai
• Pesantren Al-Mizan Gelar Ramadhan Fest 2026, Hadirkan Zikir hingga Bahtsul Masail
• Proyek Geothermal Halmahera Barat Disorot, Komisi XII DPR RI Dorong Evaluasi
• Milad ke-65 H. Ateng Sutisna, Doa dan Apresiasi Mengalir untuk Anggota DPR RI dari PKS
• 117 Kilometer Jalan Dikebut, Warga Majalengka Sambut Mudik Tanpa Waswas

Namun, tidak hanya berhenti diperubahan nomenklatur, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI harus menata ulang Jakarta, terutama pada ruang lebih jika nanti terjadi perpindahan manusia.

"Densitas populasi di Jakarta telah mencapai kisaran 11 juta jiwa, jumlah kendaraan bermotornya juga diatas 26 juta, sampah yang dihasilkan sekitar 8000 ton/ hari. Sekalipun mungkin tidak secara masif, akan tetapi perpindahan pemerintah pusat beserta legislatif, eksekutif, yudikatifnya akan memberikan ruang lebih bagi DKI Jakarta untuk berbenah," jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI ini berharap perpindahan ibu kota dapat memantik penyebaran pembangunan dan perkembangan-perkembangan di daerah lain, agar daerah-daerah lain juga dapat menarik minat para pekerja dan pelaku usaha layaknya jakarta selama ini.

"Selain itu, dari sisi ekonomi, saya kira tidak akan terjadi penurunan yang signifikan dalam waktu dekat di DKI Jakarta karena masa transisi perpindahan, dan dalam jangka panjangnya juga tetap akan meningkat karena kemudahan teknologi dan inovasi dunia usaha," urainya.

"Jadi Jakarta akan baik-baik saja. Tinggal komitmen Eksekutif dan legislatifnya saja untuk dapat betul-betul memanfaatkan momentum ruang lebih ini demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di DKI Jakarta," ungkapnya.

Justin menilai ini merupakan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memanfaatkan momentum ruang lebih guna memperbaiki tata kota, dan pemanfaatan struktur-infrastruktur yang ditinggalkan demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat DKI Jakarta yang lebih baik. ** (Jhn)