- Operasi Laut Gabungan Sita 1,3 Ton Ketamine, Delapan Awak Kapal Asing Diamankan
- Pramono Anung Dukung Kolaborasi Bank Jakarta-Persija, Target Juara untuk 500 Tahun Jakarta
- Sambut HUT RI ke-81, Wali Kota Depok Sebar Ribuan Bendera Merah Putih
- Bukan Sekadar Sponsor, Bank Jakarta Bangun Kemitraan Strategis dengan Persija
- Yayasan Kreshna dan RS Husada Jakarta Resmi Bentuk Club Stroke di Usia ke-102 Tahun
- Bupati Lepas Kontingen Barito Utara Ikuti Jambore Nasional XII 2026 Cibubur, Jakarta
- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Jadi DKJ, PSI Dorong Pemerintah Pusat dan Pemprov Manfaatkan Ruang Lebih untuk Tingkatkan Kualitas Kehidupan Warga

Keterangan Gambar : Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana
MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta - Pemerintah akan menghapus status daerah khusus ibu kota (DKI) Jakarta dan menggantikannya dengan daerah khusus Jakarta (DKJ).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana menyatakan perubahan nomenklatur Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan hal yang baik.
"Saya kira itu hal yang sangat baik. Ini ibaratnya berbagi beban atas ruang, populasi, dan efektifitas," ucapnya. Senin, (18/09/2023)
Baca Lainnya :
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
- Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
- Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
- APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
- Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
Namun, tidak hanya berhenti diperubahan nomenklatur, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI harus menata ulang Jakarta, terutama pada ruang lebih jika nanti terjadi perpindahan manusia.
"Densitas populasi di Jakarta telah mencapai kisaran 11 juta jiwa, jumlah kendaraan bermotornya juga diatas 26 juta, sampah yang dihasilkan sekitar 8000 ton/ hari. Sekalipun mungkin tidak secara masif, akan tetapi perpindahan pemerintah pusat beserta legislatif, eksekutif, yudikatifnya akan memberikan ruang lebih bagi DKI Jakarta untuk berbenah," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI ini berharap perpindahan ibu kota dapat memantik penyebaran pembangunan dan perkembangan-perkembangan di daerah lain, agar daerah-daerah lain juga dapat menarik minat para pekerja dan pelaku usaha layaknya jakarta selama ini.
"Selain itu, dari sisi ekonomi, saya kira tidak akan terjadi penurunan yang signifikan dalam waktu dekat di DKI Jakarta karena masa transisi perpindahan, dan dalam jangka panjangnya juga tetap akan meningkat karena kemudahan teknologi dan inovasi dunia usaha," urainya.
"Jadi Jakarta akan baik-baik saja. Tinggal komitmen Eksekutif dan legislatifnya saja untuk dapat betul-betul memanfaatkan momentum ruang lebih ini demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di DKI Jakarta," ungkapnya.
Justin menilai ini merupakan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memanfaatkan momentum ruang lebih guna memperbaiki tata kota, dan pemanfaatan struktur-infrastruktur yang ditinggalkan demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat DKI Jakarta yang lebih baik. ** (Jhn)


.jpg)














