MEGAPOLITANPOS COM: Opini - Isu perjanjian Anies dengan prabowo yang dilempar Sandiaga Uno dan ditajamkan kemudian oleh Dasco itu tidak terlalu penting.

Pertama, perjanjian itu korelasinya hanya pada pemilu 2019 dimana saat jelang pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI di tahun 2017, Gerindra saat itu perlu memastikan kalau Anies tidak akan maju pada pencalon presiden 2019 sehingga tidak akan terjadi rivalitas Anies dengan Prabowo. 

Dan memang pada saat menjelang 2019 banyak tawaran kepada Anies untuk maju capres, bahkan ada 2 parpol yamg saat itu sudah siap untuk mengusung Anies sebagai capres, tapi oleh Anies ditolak karena komitmen perjanjian dengan Prabowo serta menghormati Prabowo yang mendukung Anies sebagai gubernur pada pilkada 2017.

Baca Lainnya :

• 4 Siswa SMP Di Jakarta Hina Palestina, Jari Pena : Harus. Diberi Sanksi Tegas.
• Dukung Upaya Dinkes Tanggulangi DBD Dengan Pelepasan Nyamuk Wolbachia.
• Nadiem Bukan Menteri Tapi Malah Mirip Sales Bahan Seragam Sekolah.
• Prabowo Mau Bangun Puskesmas Canggih, Rekan Indonesia : Cuma Bangun Citra Politik Saja.
• Calon DPD RI Nomor Urut 20 Siap di Pilih Rakyat Jakarta

Untuk pilpres 2024, perjanjian tersebut sudah tidak berlaku karena memang hanya untuk kepentingan pemilu 2019. Saat ini Anies sudah menuntaskan tugasnya selama 5 tahun sebagai Gubernur sehingga sudah lepas semua ikatan komitmen terhadap partai pendukungnya di pilkada 2017.

Kedua, isu perjanjian Anies Prabowo, sengaja dilempar untuk mengganggu jalan Anies sebagai capres 2024. Dimana saat ini semua pihak yang berekepntingan untuk menjegal Anies tidak berlaga dalam pilpres 2024 sedang kebakaran jenggot, setelah Demokrat dan PKS memastikan mengusung Anies sebagai capres di pemilu 2024.

Rangkaian panjang bagaimana menjegal Anies untuk gagal berlaga di pilpres 2024 menjadi sia-sia, dengan kepastian Demokrat dan PKS tersebut. Sehingga sangat jelas tujuan Sandiaga Uno dan Dasco yang melempar isu perjanjian tersebut tujuannya hanya untuk menjeda proses konsolidasi dari koalisi perubahan yang mendukung Anies. Terlihat seperti anak kecil yang iri dengan temannya yang dapat hadiah lalu membully temannya yang dapat hadiah tersebut. 

Lalu apa yang lebih penting ? Yang lebih penting saat ini adalah mewaspadai gerakan segelintir elite politik yang mabok kekuasaan dan masih terus berusaha menjegal Anies untuk gagal maju sebagai capres di 2024. Gerakan segelintir elite politik tersebut menggunakan kekuasaan secara politik untuk menghambat Anies, mulai dari wacana 3 periode Jokowi, Perpanjang masa jabatan presdien, dan terakhir yang akan dilakukan adalah menyakinkan penguasa bahwa pemilu harus di tunda dengan alasan krisis ekonomi. 

Jelas ini yang lebih penting, karena gerakan segelintir elite politik tersebut akan merusak tatanan demokrasi yang selama ini berjalan dengan baik meski belum sehat. Apalagi, Mahfud MD sudah menyatakan bahwa wacana 3 periode, perpanjang masa jabatan dan penundaan pemilu bukan pelanggaran hukum. Ini bisa diartikan bahwa pemerintah secara tidak langsung mendukung semua wacana yang berkembang selama tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi, dukungan tidak langsung ini akan menyebabkan rusaknya tatanan demokrasi dan menyebabkan darurat demokrasi di Indonesia. 

Padahal, jika terjadi adanya penundaan pemilu 2024 justru menunjukan kegagalan pemerintahan Jokowi untuk menjamin berlangsungnya proses demokrasi yang telah diatur lewat konstitusi negara, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. 

Jadi ini yang penting diwaspadai karena Indonesia diambang darurat demokrasi, akibat mabok berat kekuasaan di segelintir elite politik.