MEGAPOLITANPOS.COM Kota Tangerang,- Pengamat dan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah, Dr.H.Hudaya Latuconsina memberi warning dan catatan kritis kepada Pemerintah Provinsi Banten, atas tingginya Angka Inflasi Tahun Ke Tahun Menurut Bulan pada Tahun 2022 yang mencapai 5,86.

Menurut Hudaya Berdasarkan data dari BPS Propinsi Banten bahwa angka Inflasi tertinggi Tahun ke Tahun Menurut Bulan, Pada Tahun 2017 sebesar 4,60, lalu turun pada Tahun 2018 menjadi 3,80, kemudian turun lagi Tahun 2019 menjadi 3,77, dan turun lagi Tahun 2020 menjadi 3,03 sebelum akhirnya semakin turun pada Tahun 2021 menjadi 1,91.

"Justru tahun 2022 Angka Inflasi tertinggi Tahun ke Tahun menurut bulan malah naik drastis menjadi 5,86, dan angka ini menjadi tertinggi sepanjang sejarah sejak tahun 2017," Papar mantan Kepala Bappeda Provinsi Banten tersebut.

Baca Lainnya :

• Babinsa Koramil 11/Pasar Kemis Beri Pembekalan LDKS di SMPN 6 Tangerang1
• RSUD Kota Tangerang Dikunjungi Joint HIV- STI Programme Review0
• Cegah Kenakalan Remaja, Babinsa Gelar Seminar Untuk SWK0
• Babinsa Koramil Ciledug Bajak Lahan Food Estate dengan Traktor1
• Babinsa Alam Jaya Komsos Dengan Warga Perumahan Purati1

Hudaya menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten jangan terlena dengan rendahnya angka Inflasi di Kota Tangerang yang kemudian menjadi terendah Se-Indonesia.

"Provinsi Banten ini bukan hanya Kota Tangerang, jadi perlu diperhatikan tindakan terukur melalui kebijakan taktis upaya menekan angka Inflasi," Terangnya.

Pria yang kini menjabat ketua LP3M UNIS Tangerang tersebut meminta Pj.Gubernur Banten fokus melakukan upaya dan langkah taktis dan sistematis melalui program dan kegiatan yang terukur.

"Seperti melakukan monitoring harga dan stok kebutuhan tersedia, rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang, pencanangan gerakan menanam, Operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, Kordinasi dengan penghasil komoditi, merealisasikan BTT, serta memberikan bantuan Transportasi dari APBD," Jelasnya.

Hudaya mengingatkan kembali agar Pj.Gubernur fokus pada amanat Presiden dan arahan dari Mendagri untuk dapat mengambil kebijakan terukur dalam menekan Inflasi dan Angka Kemiskinan ekstrim.

"Sudahi kegaduhan kebijakan yang menghambat proses pelaksanaan pembangunan, dengan di Plt. kan nya seluruh pejabat, mereka jadi takut eksekusi, pilihannya mereka cuma dua, berhadapan dengan APIP atau APH, dampaknya pembangunan stagnan dan rakyat Banten juga yang dirugikan," Pungkasnya.

Untuk diketahui  Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada saat Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah, mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan kebijakan terukur dalam upaya menekan angka Inflasi.

"Saya ingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk dapat menjalankan amanah Bapak Presiden Jokowi pada Rakernas Kepala Daerah dan Forkopimda 17 Januari lalu, khusunya kepala daerah dapat menekan Inflasi dan penanganan angka kemiskinan ekstrim menjadi nol pada tahun 2024 nanti," Jelas Tito saat Rapat Teknis Inflasi Daerah.