MEGAPOLITANPOS.COM Legislator DPRD Barito Selatan (Barsel) Hermanes mengatakan, dengan adanya Ijin Pengelolaan Kayu (IPK) tentu saja untuk menghindari kerugian negara terhadap potensi kayu bagi pembangunan daerah. 

“Mengingat volume pohon berdiameter 30 cm atau lebih memiliki nilai untuk diolah,” ungkapnya, belum lama ini.

Dikatakan, bahwa kalangan pengusaha, baik yang bergerak di bidang pertambangan atau perkebunan di wilayah Barito Selatan, di imbau untuk wajib mengantongi Izin Pengelolaan Kayu (IPK) dan inventarisasi tegakan sebelum melakukan pembersihan lahan (land clearing). 

Baca Lainnya :

• Satpol PP Jaktim Tertibkan PKL dan Parkir Liar di Sejumlah Ruas Jalan Utama
• 466.535 Lembar Uang Rupiah Palsu Dimusnahkan
• Chandra Terpilih Secara Aklamasi, Lurah Cipondoh Makmur Segera Membuat SK Ketua RW 11
• SIAL Interfood 2026 Kembali Digelar di JIExpo Kemayoran, Perkuat Posisi Indonesia di Industri Pangan Global
• Komisi III DPRD Bongkar Krisis Sampah Majalengka, DLH Disorot

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan,  hendaknya pemerintah daerah bisa lebih proaktif dalam melayangkan surat edaran terkait IPK itu. 

“Dengan adanya surat edaran itu, maka hal itu merupakan upaya Pemerintah setempat untuk menertibkan sejumlah perusahaan yang ada, agar memiliki periijinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan,” tegasnya.

Wakil rakyat dapil II Barsel itu menyarankan, hendaknya pemerintah daerah kontinyu dalam mensosialisasikan Undang-Undang (UU) nomor  05 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

Begitu pula dalam penerapan di lapangan, tambah dia, hendaknya  pihak perusahaan harus berpegang pada aturan main yang berlaku, agar ada sinkronisasi dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat. 

“Sebab kegiatan perkebunan sebesar apapun, apabila tidak memperhatikan kemanfaatannya bagi masyarakat sekitar, tidak akan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. ** (AS)