- Lansia dan Disabilitas Warga Desa Bululawang Bersyukur BLT-DD Mengucur
- Ribuan Kendaraan Serbu Puncak, Polisi Berlakukan One Way Lebih Awal
- Mendikdasmen: Pendidikan Tak Cukup Sekadar Angka, Karakter Bangsa Harus Dibangun
- Hadiri Hardiknas 2026, Ketua DPRD Barito Utara Perkuat Komitmen Pendidikan
- Bupati Barut Dalam Moment Hardiknas, Sekolah Jadi Pilar Integrasi Sosial Melalui Pendidikan Inklusif dan Holistik
- Hardiknas 2026 : Fajar Muh Shidik Gugat Pendidikan Baik atau Kita Terbiasa Rusak?
- Kadisdik Majalengka : Hayu Saekola Dorong Revolusi Lingkungan Sekolah melalui Geber
- Kecam Keras 9 Pasar di Kota Blitar Sepi, Disperindag Harus Buang Konsep Cara Lama
- Proyek Jaringan Irigasi Disorot, Dugaan Penyimpangan Menguat di Majalengka
- Digerebek di Parkiran Alfamart! Pengedar Obat Keras Ilegal Diciduk di Talaga
Hampir 5 Jam Mantan Wabup Blitar DiperiksaTerkait Proyek Sabo Dam Kali Bentak, Tapi Sayang Kejari Lempar Bicara

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Berlanjut pengungkapan kasus korupsi pembangunan sabo Dam Kali Bentak di Kecamatan Panggurejo, kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar memintai keterangan mantan Wakil Bupati Blitar H. Rahmad Santoso pada Rabu ( 19/03/25 ). Sekitar pukul 11.15 WIB Rahmat Santoso mendatangi Kantor Kejari untuk dimintai keterangan.
Usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.30 WIB, Rahmat Sontoso kepada wartawan menyampaikan beberapa hal terkait proyek sabo Dam kali Bentak senilai 4,9 m.
"Jadi semua sudah saya sampaikan kepada penyidik, sepanjang yang saya tahu, itu yang masalah proyek sabo dam kali Bentak," ungkap Rahmat Santoso.
Baca Lainnya :
- Lansia dan Disabilitas Warga Desa Bululawang Bersyukur BLT-DD Mengucur
- Ribuan Kendaraan Serbu Puncak, Polisi Berlakukan One Way Lebih Awal
- Mendikdasmen: Pendidikan Tak Cukup Sekadar Angka, Karakter Bangsa Harus Dibangun
- Hadiri Hardiknas 2026, Ketua DPRD Barito Utara Perkuat Komitmen Pendidikan
- Bupati Barut Dalam Moment Hardiknas, Sekolah Jadi Pilar Integrasi Sosial Melalui Pendidikan Inklusif dan Holistik
Selanjutnya juga disinggung oleh Rahmat Santoso yang juga Ketua IPHI pusat ini, yakni masalah pembentukan TP2ID . Yang mana keberadaan TP2ID ini juga di tentang oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, "yaaa nyatanya masih tetap jalan juga to TP2ID, tadi sepanjang yang saya tahu kami sampaikan semuanya kepada penyidik, nanti tanyakan saja keada penyidik.
"Fungsi TP2ID yang menentukan pengadaan proyek siapa yang ditunjuk sebagai pemenangnya, semua ada di TP2ID, kan TP2ID di danai oleh APBD to, makanya Dewan tidak setuju, tapi nyatanya hingga sekarang juga belum di hentikan to,"jlentreh Rahmat.
Usai kongfrensi pers dengan awak media, lalu sejumlah awak media mencoba konfirmasi ke pihak penyidik Kejaksaan Negeri Blitar, namun penyidik tak mau memberikan keterangan pers terkait hasil pemeriksaan, dan justru penyidik balik menyuruh tanya ke Rahmat Santoso.( za/mp)















