- Empat Alumni API BPSDMP Banyuwangi Jadi Pegawai Bandara Haneda Jepang
- Usung Isu Kekerasan Perempuan, Film Tolong Saya DOWAJUSEYO Siap Tayang Akhir Januari 2026
- Dialog Nasional Ekonomi Biru 2026, Media Daerah Jadi Penggerak Narasi Pembangunan
- Kakanwil Kamenag Provinsi Banten Resmikan MTsN 8 Tangerang
- Demi Perbaikan Sistem Klaim Asuransi, Pemohon Ajukan Uji Pasal 304 KUHD di MK
- 40 Hari Wafatnya Alvaro, Kapolres Jaksel Melalui Kapolsek Pesanggrahan Terus Beri Trauma Healing dan Bantuan
- Manfaatkan Lumpur Banjir, Kapolda Aceh Serahkan Ribuan Karung Tanam Untuk Masyarakat Aceh Tamiang
- Bupati Shalahuddin Dorong Pendidikan Digital SMPN 1 Benangin Terima Laptop dan Starlink
- Pemancangan Tiang Listrik, Bupati Barito Utara Ajak Warga Jaga Fasilitas Bersama
- Akses Listrik Diperluas, Pemkab Barito Utara Dorong Pemerataan Pembangunan Desa
Hampir 5 Jam Mantan Wabup Blitar DiperiksaTerkait Proyek Sabo Dam Kali Bentak, Tapi Sayang Kejari Lempar Bicara

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Berlanjut pengungkapan kasus korupsi pembangunan sabo Dam Kali Bentak di Kecamatan Panggurejo, kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar memintai keterangan mantan Wakil Bupati Blitar H. Rahmad Santoso pada Rabu ( 19/03/25 ). Sekitar pukul 11.15 WIB Rahmat Santoso mendatangi Kantor Kejari untuk dimintai keterangan.
Usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.30 WIB, Rahmat Sontoso kepada wartawan menyampaikan beberapa hal terkait proyek sabo Dam kali Bentak senilai 4,9 m.
"Jadi semua sudah saya sampaikan kepada penyidik, sepanjang yang saya tahu, itu yang masalah proyek sabo dam kali Bentak," ungkap Rahmat Santoso.
Baca Lainnya :
- Empat Alumni API BPSDMP Banyuwangi Jadi Pegawai Bandara Haneda Jepang
- Usung Isu Kekerasan Perempuan, Film Tolong Saya DOWAJUSEYO Siap Tayang Akhir Januari 2026
- Dialog Nasional Ekonomi Biru 2026, Media Daerah Jadi Penggerak Narasi Pembangunan
- Kakanwil Kamenag Provinsi Banten Resmikan MTsN 8 Tangerang
- Demi Perbaikan Sistem Klaim Asuransi, Pemohon Ajukan Uji Pasal 304 KUHD di MK
Selanjutnya juga disinggung oleh Rahmat Santoso yang juga Ketua IPHI pusat ini, yakni masalah pembentukan TP2ID . Yang mana keberadaan TP2ID ini juga di tentang oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, "yaaa nyatanya masih tetap jalan juga to TP2ID, tadi sepanjang yang saya tahu kami sampaikan semuanya kepada penyidik, nanti tanyakan saja keada penyidik.
"Fungsi TP2ID yang menentukan pengadaan proyek siapa yang ditunjuk sebagai pemenangnya, semua ada di TP2ID, kan TP2ID di danai oleh APBD to, makanya Dewan tidak setuju, tapi nyatanya hingga sekarang juga belum di hentikan to,"jlentreh Rahmat.
Usai kongfrensi pers dengan awak media, lalu sejumlah awak media mencoba konfirmasi ke pihak penyidik Kejaksaan Negeri Blitar, namun penyidik tak mau memberikan keterangan pers terkait hasil pemeriksaan, dan justru penyidik balik menyuruh tanya ke Rahmat Santoso.( za/mp)
















