- Anggota Damkar Positif Narkoba, Dinas Terkait Tes Urine Massal Untuk Pegawai
- DPRD Dukung Langkah Penguatan Penanganan Karhutla dan BBM di Barito Utara
- Wakil Ketua DPRD Barito Utara Hadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI
- DPRD Barito Utara Hadiri Seluruh Rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI
- Pimpin Rapat Karhutla dan BBM, Bupati Tekankan Bangun Koordinasi dan Kumonikasi Yang Cepat
- Diduga Lalai Mematikan Kompor LPG Warung Pujasera Istana Gebang Nyaris Ludes Terbakar
- Warung Tiwul hingga Sate Taichan Ludes, UMKM Rasakan Manfaat Kumpul Bersama Rakyat
- Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan
- Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
- KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
Dukung Program MBG dan Swasembada Pangan, Menkop Dorong Pemda Perkuat Peran KUD

Keterangan Gambar : Menkop Budi Arie saat menerima audiensi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela di Kantornya, Rabu (11/12).
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendorong para kepala daerah di Indonesia terutama Provinsi Lampung untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya penguatan terhadap koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD).
Menkop Budi Arie menegaskan program penguatan koperasi ini diperlukan untuk menyongsong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan dalam rangka mendukung swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya saat ini sudah banyak koperasi yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah seperti MBG dan swasembada pangan.
"Ada beberapa koperasi yang telah kita tinjau dan dipersiapkan. Ada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur yang mana mereka sangat siap (untuk program MBG)," ujar Menkop Budi Arie saat menerima audiensi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela di Kantornya, Rabu (11/12).
Baca Lainnya :
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Ingatkan Kepala BGN Baru Lebih Masifkan Program MBG
- DPR RI Apresiasi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kementerian UMKM
- Polres Majalengka Amankan Aksi Damai, Pemda Terima Aspirasi
- Ribuan Massa Kepung DPRD Majalengka, Desak Program MBG Jalan
- Tan Ngi Hing : Dukung Rasionalisasi Platform Anggaran MBG Rp270 Trilyun 2027
Menkop Budi Arie juga menegaskan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya perbaikan tata kelola KUD yang jumlahnya sekitar 13.400 unit demi mendukung program prioritas pemerintah. Diakui bahwa potensi dan sumber daya yang dimiliki KUD di seluruh Indonesia sangat besar. Namun sayangnya kurang dioptimalkan akibat salah kelola oleh pengurus KUD.
"Revitalisasi KUD menjadi salah satu program prioritas kami untuk mengaktifkan kembali dan pengembangan KUD eksisting agar lebih berdaya saing, termasuk penghapusan buku dan hapus tagih Kredit Usaha Tani atau KUT," kata MenKop Budi Arie.
Sementara itu untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan, Menkop Budi Arie juga mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Lampung untuk bertransformasi menjadi badan hukum koperasi. Upaya ini penting dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani agar tepat sasaran dan menghindari penyelewengan.
"Karena, koperasi itu sebuah badan usaha, sedangkan Gapoktan adalah LSM atau ormas, sehingga harus berubah agar bisa masuk dalam ekosistem suplai chain pupuk bersubsidi," kata Menkop Budi Arie.
Sementara itu Gubernur Terpilih Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan siap melaksanakan beberapa masukan dari Menkop Budi Arie terutama terkait dengan penguatan KUD dan transformasi Gapoktan di wilayahnya.
"Jadi kita sepakat dengan Pak Menteri (Budi Arie) kalau kita ingin bangun banyak sekali koperasi yang profesional dan kuat, yang bisa mengendalikan komoditas (pangan) unggulan di desa yang selama ini tidak pernah bisa dikendalikan oleh masyarakat di desa," kata Rahmat.
Lampung sebagai salah satu provinsi lumbung pangan nasional, juga dipastikan telah bersiap diri untuk menyongsong pelaksanaan program MBG. Saat ini pemerintah Provinsi Lampung juga sedang melakukan perbaikan tata kelola niaga khususnya Komoditas beras/ gabah.
"Kita tadi jug sepakat untuk melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita akan coba di beberapa desa bagaimana makan bergizi ini dengan menggunakan koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.( Reporter: Achmad Sholeh Alek).



.jpg)
.jpg)












