- Drakor di Tambang Batubara: Investor Korea Selatan Diduga Jadi Korban, Mafia Legal Formal,.
- Dua Moment Penting Rangkum Kebersamaan Kader DPC Partai Demokrat, Taget 6 Kursi Parlemen
- BEN Carnival 5 Kota Blitar Potret Kebhinekaan Adat Budaya 37 Provinsi Tampil Memukau
- Kualitas Udara Memburuk, Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Imbau Warga Waspadai Dampak Karhutla
- Pabrik Uang Palsu Grade A Digerebek di Tangsel, Nilainya Capai Rp36 Miliar
- Menkop Dorong Transformasi Komunitas Ekraf Malang Jadi Koperasi
- Bank Jakarta dan ITB Perkuat Kolaborasi Pendidikan, Riset, dan Pengembangan Talenta
- Momen Istimewa Hari Juang Polri 2026, Para Mantan Kapolri dan Wakapolri Berkumpul di Mabes Polri
- Jalan Sangego Selatan Kota Tangerang Diperbaiki, Pemkot Mulai Terapkan Contraflow
- Menteri UMKM Ajak Mahasiswa Berwirausaha dan Ciptakan Lapangan Kerja
DPRD Ultimatum Dishub Kota Bogor Untuk Susun Skenario Pendanaan Biskita

MEGAPOLITANPOS.COM BOGOR - Nasib keberlanjutan program Biskita Trans Pakuan mendapatkan sorotan tajam dari DPRD Kota Bogor, pasca Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bahwa pemerintah pusat tidak akan lagi memperpanjang subsidi.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy pun memberikan tekanan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor agar segera menyiapkan skenario pendanaan program Biskita.
Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait keberlanjutan program Biskita.
Baca Lainnya :
- Bukan Sekadar Gangguan Sinyal, KRL Bogor-Jakarta Terganggu akibat Insiden di Tebet
- Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
- Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
- DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
- 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan
"Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap," kata Rusli, Rabu (15/1/2025).
Rusli mengingatkan kepada Dishub agar dalam penyusunan kajian dan perencanaan harus mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
Rusli pun menjelaskan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 terutama ayat (1) pasal 91, mengamanatkan pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
Sehingga keberadaan Biskita dianggap sudah sesuai dengan amanat Perda. Hanya saja Rusli menganggap perlu adanya optimalisasi seperti memastikan integrasi kendaraan antar koridor dan menyelaraskan dengan program rerouting angkot yang sudah eksisting.
"Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan Trans Jakarta. Jika ada hal-hal yang bagus untuk ditiru kan tidak salah juga. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya," tegas Rusli.
Lebih lanjut, Rusli pun meminta Dishub Kota Bogor agar kembali menggandeng Organda Kota Bogor dalam menyiapkan operasional Biskita. Hal tersebut bertujuan agar semua badan hukum transportasi yang ada di Kota Bogor ikut terlibat, sehingga tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sekaligus memperlancar proses perencanaan transportasi di Kota Bogor.
"Jadi semua pemilik angkot, koperasi, badan hukum transportasi ikut terlibat. Ini program yang baik dan membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu merangkul semua stakeholder," ujar Rusli.
Masalah transportasi di Kota Bogor dinilai oleh Rusli seperti penyakit yang sudah menyebar ke semua organ tubuh. Sebab, jika berkaca ke perencanaan transportasi Kota Bogor 10 tahun ke belakang, tidak ada program yang berjalan dengan baik. Semuanya manis diawal tetapi menguap entah kemana di akhir perjalanan.
Ia tidak mau program Biskita yang sudah diperjuangkan bersama-sama antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor harus menghilang tanpa jejak seperti program Trans Pakuan yang diinisiasi oleh PDTJ.
Sehingga ia berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin mau membenahi persoalan transportasi dengan cara memasukkan program-program komprehensif kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"RPJPD kan sudah ada, didalamnya berbunyi bahwa penataan transportasi membutuhkan Rencana Induk Transportasi. Semoga program-program penataan transportasi bisa dituangkan didalam RPJMD nantinya," kata Rusli.
Terakhir, Rusli mengapresiasi PJ Wali Kota Bogor yang selama ini berkordinasi dengan DPRD untuk memastikan keberlanjutan program Biskita. Hal tersebut dapat terlihat dengan sudah dianggarkannya Rp10 miliar melalui APBD 2025 dan akan ditambahkan Rp11 miliar di APBD Perubahan 2025 jika program Biskita bisa terlaksana dengan baik.
"Tentu kami selalu mendukung Pemkot Bogor dari sisi anggaran, asalkan sekua kajian dan perencanaan sudah matang. Semoga Biskita yang sudah dirindukan oleh masyarakat bisa kembali mengaspal dan kami dari DPRD akan memastikan hal tersebut," pungkasnya. ** (Jhn)





.jpg)





.jpg)





