MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang-Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mendukung pengembangan literasi di Kota Tangerang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal tersebut terkuak saat acara talkshow Festival Literasi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kota Tangerang, Senin (13/2/22). Bertempat di Tangcity Mal, Kota Tangerang.

Saeroji mengatakan, persepsi terhadap keberadaan perpustakaan harus diubah.

Baca Lainnya :

• Menkop Ferry Optimis Satu Data Indonesia Bakal Percepat Proses Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih
• Pemkab Majalengka dan OJK Dorong Relaksasi KUR, Perbankan Diharap Turut Berkontribusi
• Pemkab Barito Utara Dorong Konsolidasi Ormas TBBR Lewat Rapimda I
• DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah

“Kami sangat men-support terkait dengan membangkitkan kembali literasi. Selama ini literasi dipersepsikan menjadi sebuah tempat membaca perpustakaan yang nggak nyaman, adanya di pojok. Ini harus diubah. Jadi, harusnya nggak sebatas itu,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, implementasi fasilitas literasi di Kota Tangerang saat ini hanya sebatas pojok bacaan yang berada di ruang terbuka hijau maupun di lingkungan kantor kecamatan.

Hal itu dianggap belum efektif dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Maka, fasilitas-fasilitas bacaan perlu dikembangkan. Bahkan, di daerah perlu diadakan wisata literasi.

“Literasi seharusnya untuk berbagai lintasan, dan dijadikan wisata literasi. Jadi, perpustakaan perlu dikembangkan, misalnya ada lab-nya, tempat kuliner ada bacaannnya, seperti di wisata Danau Cipondoh bagus itu kalau ada pengunjung sambil baca-baca,” tuturnya.

Saeroji mengatakan, sesuai dengan tupoksinya, DPRD akan melakukan intervensi dalam rangka mendukung pengembangan literasi.

“Seperti intervensi dalam hal men-support pelaksanaan anggaran. Lalu, kalau memang dalam pelaksanaan ada kendala, maka perlu payung hukum, kita buat perda,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah harus untuk berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa.(**)