MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang-Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mendukung pengembangan literasi di Kota Tangerang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal tersebut terkuak saat acara talkshow Festival Literasi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kota Tangerang, Senin (13/2/22). Bertempat di Tangcity Mal, Kota Tangerang.

Saeroji mengatakan, persepsi terhadap keberadaan perpustakaan harus diubah.

Baca Lainnya :

• Usia 19 Tahun, Kecamatan Sindang Tancap Gas Wujudkan Majalengka Sae
• DPRD Dorong Madrasah Jadi Alternatif Pendidikan Berkualitas dalam Program Sekolah Gratis
• Amankan Pengesahan Warga Baru PSHT Sebanyak 480 Personil Disiagakan
• Pesan Megawati Kepada Generasi Muda Dalam Bulan Bung Karno
• Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden

“Kami sangat men-support terkait dengan membangkitkan kembali literasi. Selama ini literasi dipersepsikan menjadi sebuah tempat membaca perpustakaan yang nggak nyaman, adanya di pojok. Ini harus diubah. Jadi, harusnya nggak sebatas itu,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, implementasi fasilitas literasi di Kota Tangerang saat ini hanya sebatas pojok bacaan yang berada di ruang terbuka hijau maupun di lingkungan kantor kecamatan.

Hal itu dianggap belum efektif dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Maka, fasilitas-fasilitas bacaan perlu dikembangkan. Bahkan, di daerah perlu diadakan wisata literasi.

“Literasi seharusnya untuk berbagai lintasan, dan dijadikan wisata literasi. Jadi, perpustakaan perlu dikembangkan, misalnya ada lab-nya, tempat kuliner ada bacaannnya, seperti di wisata Danau Cipondoh bagus itu kalau ada pengunjung sambil baca-baca,” tuturnya.

Saeroji mengatakan, sesuai dengan tupoksinya, DPRD akan melakukan intervensi dalam rangka mendukung pengembangan literasi.

“Seperti intervensi dalam hal men-support pelaksanaan anggaran. Lalu, kalau memang dalam pelaksanaan ada kendala, maka perlu payung hukum, kita buat perda,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah harus untuk berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa.(**)