Breaking News
- Kodim 0506/Tgr Gelar Pembukaan Persami Siswa/Siswi KKRI Gelombang VII Semester II TA 2026
- Babinsa Bersama Komduk Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Gangguan Kamtibmas
- Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran
- Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Dorong Kebangkitan UMKM Pascabanjir Sumatera
- Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman
- Babinsa Koramil Btc Dan Koramil Pda Bersama Komduk Wujudkan Tangerang Aman Kondusif.
- Menkop Ferry Juliantono Dorong Pesantren Jadi Pusat Lahirnya Pengusaha Baru
- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
DPRD dan Eksekutif Barsel RDP UU Terkait Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

MEGAPOLITANPOS.COM: Buntok - Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan pihak Eksekutif yang diwakili oleh badan pengelola perencanaan keuangan daerah ( BPPKAD ) dan bagian Hukum Pemerintah kabupaten setempat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).Selasa 15/3/2022. Kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang di gelar di ruang Paripurna DPRD Kabupaten setempat antara pihak Eksekutif kali ini tidak hanya membahas tentang Undang - Undang No 1 Tahun 2022 terkait hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah saja, akan tetapi terkait juga masalah penertiban Inventarisir aset Daerah serta me evaluasi agar mekaniame pelaksanaan Proyek di percepat menghindari pelaksanaan pekerjaan putus kontrak. Terkait Dari diaolog kegiatan ini Ketua DPRD Barsel Ir.H.Muhammad Farid Yusran,MM. mengatakan tadi sudah di kejelaskan oleh pihak Eksekutif yang di Ketuai oleh Sekretaris Daerah ( Sekda) terkait Undang - Undang (UU) No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini sudah di persiapkan Peraturan Daerahnya semacam Omnibus law untuk tidak lanjut tentang UU tersebut. " Peraturan semacam Omnibus law itu lah Yang nantinya akan merangkum semua pungutan pajak dan Distribusi, yang ada pada semua Dinas" Tapi untuk sementara ini mereka masih membuat Peraturan Bupatinya dulu baru nantinya akan di tingkat menjadi Peraturan Daerah, terangnya. Terkait masalah penertiban aset Daerah, Ir.H.Muhammad Farid Yusran, MM. juga mengatakan penetiban ini di lakukan dikarenakan masih banyak aset Daerah yang di pegang orang orang yang tidak berhak, baik Mobil,Rumah, dan lain lainnya, jelasnya. Dan juga iya mengatakan terkait menghindari pelaksana Proyek putus kontrak seperti tahun 2021, maka agar mekanisme pelaksanaan Program lelang kegiatan Proyek di percepat khususnya daerah rawan banjir, supaya manpaat dari hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat di nikmati oleh masyarakat.tutupnya.(Ade/Red/MP).


.jpg)








.jpg)




