Breaking News
- Kodim 0506/Tgr Gelar Pembukaan Persami Siswa/Siswi KKRI Gelombang VII Semester II TA 2026
- Babinsa Bersama Komduk Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Gangguan Kamtibmas
- Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran
- Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Dorong Kebangkitan UMKM Pascabanjir Sumatera
- Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman
- Babinsa Koramil Btc Dan Koramil Pda Bersama Komduk Wujudkan Tangerang Aman Kondusif.
- Menkop Ferry Juliantono Dorong Pesantren Jadi Pusat Lahirnya Pengusaha Baru
- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
DPRD Barsel Minta Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persiapkan Tahapan Pilkades Serenta

MEGAPOLITANPOS.COM ( Barito Selatan) - Rapat Dengar Pendapat ( RDP) gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan ( Barsel) Kalimantan Tengah ( Kalteng) baru saja digelar di ruang sidang paripurna DPRD kabupaten setempat. Ketua DPRD Barsel Ir.HM.Farid Yusran MM. mengatakan bahwa dari pemaparan pihak eksekutif daerah setempat dalam RDP tadi, ternyata masih banyak hal yang perlu direview terkait pelaksanaan pemilihan kepala Desa (pilkades) serentak yang akan diselenggarakan Rabu (18/5/2022). Mengingat pelaksanaan tersebut ada beberapa tahapan dan tahap pertama sudah kita lalui kemarin, kemudian kini lanjut tahap kedua. Makanya tadi kita minta Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) agar melakukan inventarisasi kembali kegiatan apa saja yang wajib dilaksanakan, serta mereview kembali kegiatan-kegiatan sehubungan dengan Pilkades ini dan meminta kepada DSPMD agar betul-betul mempersiapkan seluruh tahapan dan proses pilkades ini sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga jangan sampai nantinya muncul permasalahan-permasalahan dalam pilkades serentak tersebut. Dan lanjut lagi saat inikan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah melandai. Sehingga tahapan dan proses pelaksanaan pilkades pun bisa kembali secara normal. Berbeda dengan pilkades sebelumnya yang dilaksanakan di tengah berbagai pembatasan akibat pandemi. Ia mencontohkan, sesuai ketentuan, pelaksanaan pilkades dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD). Panitia pemilihan ini harus melaksanakan semua tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih, penetapan DPS/DPT, pendaftaran bakal calon, hingga pelaksanaan pilkades dan penetapan kades terpilih. Namun faktanya, lanjutnya, banyak kegiatan-kegiatan itu yang tidak terlaksana akibat tidak terekomendasinya anggaran. “Karena itu, kita minta Dinas SPMD menginventarisasi kembali, apa saja kegiatan atau tahapan wajib yang dilaksanakan. Karena apabila ada tahapan wajib yang tidak dilaksanakan, kemudian terjadi sengketa akibat ada tahapan yang tidak dilaksanakan, maka bisa batal pilkades itu, dan jika sampai batal, maka artinya terjadi pemborosan anggaran,” fungkasnya. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas SPMD untuk melakukan inventarisasi ulang seluruh persoalan yang ada. Sehingga nantinya tidak ada celah sengketa atau gugatan akibat tahapan-tahapan yang tak dilaksanakan sesuai ketentuan. (Ades/Red/MP)


.jpg)








.jpg)




