- KH Maman Imanulhaq : Jangan Mainkan Tiket Haji, Ini Soal Keadilan Umat!
- Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani, Dinilai Provokatif dan Picu Perpecahan
- Kemenkop dan Kemensos Rencanakan Penerima PKH Jadi Karyawan KDKMP
- Warga Keluhkan Sulitnya Tanda Tangan Kades Kandawati dan Dugaan Jatah Rp1.200 per Meter
- Battle Mini Sound System Galang Dana Pembangunan Masjid Baitunnur
- Lepas Siswa Gen 64 MAN Barut, Bupati Tekankan Siap Hadapi Tantangan Global
- Ini Pesan Bupati Shalahuddin Saat Pelepasan Gen 64 MAN Barut
- Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak
- Miskan : Halal Bihalal 1447 H Pemersatu Warga PSHT Hamemayu Hayuning Bawono
- Hindari Potensi Konflik, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah dan Masyarakat Se-NTB Gotong Royong Mutakhirkan Data Pertanahan
DPRD Barito Utara Soroti Kendala Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Dampak Ekonomi Nyata

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Taupik Nugraha, mengikuti rapat dengar pendapat terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) yang digelar DPRD Barito Utara, Rabu (08/04/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Setda, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Disnakertranskop), Kodim 1013, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan Inisiatif untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan Koperasi berbasis Potensi Lokal, yang diharapkan mampu menjadi wadah Distribusi, Produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat.
Kepala Disnakertranskop Barito Utara, Mastur, dalam paparannya menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya lahan strategis, baik lahan siap bangun maupun lokasi yang bebas dari risiko banjir.
Selain itu, keterbatasan anggaran dana desa juga menjadi hambatan dalam mendukung Operasional Koperasi. Bahkan, untuk Koperasi di tingkat kelurahan, hingga saat ini belum tersedia alokasi anggaran khusus.
Mastur juga mengungkapkan adanya beberapa anggota koperasi yang mengundurkan diri di tengah proses berjalan.
“Dari total yang ada, sekitar 55 KDKMP di Barito Utara saat ini belum memiliki lokasi untuk pembangunan gerai maupun gudang,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Taupik Nugraha Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa Program Koperasi Desa harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program Koperasi Desa harus benar-benar memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Ini perlu didukung dengan manajemen yang baik serta pendampingan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat desa.
“Harapannya, program ini bisa benar-benar hidup dan berkembang, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
(A)


.jpg)












