MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Taupik Nugraha, memberikan apresiasi terhadap Inovasi Pemerintah Daerah yang membuka Kanal Layanan Pengaduan Masyarakat terkait berbagai persoalan Infrastruktur dan Fasilitas Umum.

Pernyataan tersebut disampaikan Taupik saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan dua Raperda bidang perumahan dan permukiman bersama pemerintah daerah di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (08/06/2026).

Baca Lainnya :

• Gathering Orang Tua Camaba FTSL ITB Tahun 2026 Penuh Kekeluargaan
• Kementerian UMKM dan APSKI Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Perguruan Tinggi
• Ketua MUI Periuk Apresiasi Dukungan dan Prestasi di Halal Fest ke-2 dan Milad MUI ke-51
• Nurhadi : Mancing Berhadiah Jadikan Moment Terbaik Komunikasi dan Serap Aspirasi Masyarakat
• Mahasiswa Unhas dan Pemkab Bone Perkuat Sinergi melalui Bakti Sosial dan Audiensi Program Pemberdayaan

Menurut Taupik, keberadaan layanan pengaduan masyarakat merupakan langkah positif yang dapat mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"Program ini sangat baik karena masyarakat bisa langsung melaporkan berbagai permasalahan seperti jalan berlubang, Lampu Taman yang tidak berfungsi, hingga persoalan Drainase. Ini menunjukkan pemerintah hadir dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai serta kesiapan perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Taupik menilai tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan Pemerintah dalam memberikan solusi nyata dan cepat.

"Program seperti ini tentu membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Karena itu perlu perencanaan yang matang agar laporan masyarakat benar-benar bisa ditindaklanjuti dan tidak hanya berhenti pada tahap pengaduan," katanya.

Ia berharap inovasi tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

(A)