MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Taupik Nugraha, memberikan apresiasi terhadap Inovasi Pemerintah Daerah yang membuka Kanal Layanan Pengaduan Masyarakat terkait berbagai persoalan Infrastruktur dan Fasilitas Umum.

Pernyataan tersebut disampaikan Taupik saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan dua Raperda bidang perumahan dan permukiman bersama pemerintah daerah di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (08/06/2026).

Baca Lainnya :

• Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA.
• Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah.
• Wilayah Aman, Adanya Babinsa Dan Konduk Patroli Malam.
• Indonesia Juara Beregu Putra Asian Games 2026, BNI: Bukti Kerja Keras dan Pembinaan
• Pendam Jaya Perkuat Sinergi dengan Insan Pers melalui Pembinaan Media Massa.

Menurut Taupik, keberadaan layanan pengaduan masyarakat merupakan langkah positif yang dapat mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"Program ini sangat baik karena masyarakat bisa langsung melaporkan berbagai permasalahan seperti jalan berlubang, Lampu Taman yang tidak berfungsi, hingga persoalan Drainase. Ini menunjukkan pemerintah hadir dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai serta kesiapan perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Taupik menilai tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan Pemerintah dalam memberikan solusi nyata dan cepat.

"Program seperti ini tentu membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Karena itu perlu perencanaan yang matang agar laporan masyarakat benar-benar bisa ditindaklanjuti dan tidak hanya berhenti pada tahap pengaduan," katanya.

Ia berharap inovasi tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

(A)