MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Bupati Blitar Hj.Rini Syarifah siap dan konsisten akan menjalankan ketentuan kesepakatan bersama yang dituangkan ke dalam hasil rapat paripurna antara Eksekutif dengan Legislatif pada Rabu malam (14/09/22) di ruang rapat Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Acara rapat paripurna yang mengangkat topik  Penyampaian Laporan Badan Anggar (Banggar) terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan dengan Persetujuan Penetapan Ranperda BUMD Menjadi Perda BUMD Kabupaten Blitar  dipimpin oleh Ketua DPRD Suwito Saren Satoto para wakil Ketua dan anggota DPRD total hadir sejumlah 35 orang. Sedang dari eksekutif Bupati didampingi Sekda Izul Marom, para Asisten, Ketua Bappeda Ahmad Jumali, dan kepala OPD serta dari Forkopimda.

Baca Lainnya :

• Hadiri Talkshow Perlindungan Anak, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045
• Pengeroyokan Brutal di Majalengka, 4 Orang Diamankan, 3 Diburu
• Harga Cabai Bikin Dapur Tertekan, Bupati Majalengka Ajak Warga Menanam
• Baznas Majalengka Siapkan 10 Masjid Jadi Motor Penggerak Ekonomi Umat
• Yonif TP 338 Majalengka Bergerak, dari Pangan hingga Kesehatan

Rini Syarifah mengatakan rapat paripurna ini merupakan tahapan dari rangkaian pengelolaan keungan daerah. " Setelah melalui rangkaian pembahasan dan kerja keras Legeslatif dengan Eksekutif, ahirnya Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah (RAPBD)  tahun anggaran 2022 ini dapat disetujui dalam forum rapat paripurna malam hari ini,"ucap Bupati

Dikatakan lebih lanjut oleh orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Blitar, setelah mendapatkan persetujuan antara Legislatif dan Eksekutif, maka nota kesepakatan Perda perubahan APBD dikirm kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan.

"Kami sampaikan terimakasih kerjasama dan kerja keras Legeslatif, semoga dengan kerja keras ini bisa membuahkan hasil yang yang sesuai dengan harapan masyarakat. Rapat paripurna ini memiliki makna yang strategis untuk menentukan arah pembangunan dan jalanya roda pemerintahan di Kabupaten Blitar, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.

Disinggung terkait penghargaan dari berhasil Raih Penghargaan TPID Award dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penghargaan Kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah terbaik Se-Jawa Bali.

" Atas penghargaan itu Kabupaten Blitar yang dikenal dengan sentra pengendalian inflasi daerah termasuk bagus, dan sekarang sudah banyak daerah lain yang daftar ingin belajar ke kami, kita bisa menekan harga sembilan bahan pokok yang semua ada di Kabupaten Blitar kecuali minyak goreng, dan kita akan terus kerjasama antar daerah," pungkasnya. (za/mp)