Bupati Blitar Minta Kaum Perempuan Paham Akan Kesetaraan Gender Secara Menyeluruh

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Dinamika politik peran perempuan diharapkan dapat berperan aktif dalam turut mewarnai sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang,  perempuan sebagai Gender memiliki hak dan kuwajiban yang sama dalam semua lini.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar Rini Syarifah ketika membuka acara sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, hukum, ekonomi dan bidang sosial pada Senin (04/12/2023) di ruang Candi Simping Pemkab Blitar di Kanigoro.

Acara yang diikuti oleh Gerakan Organisasi Wanita (GOW) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Drs.Izul Marom pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dan narasumber  GOW Kabupaten Blitar

Baca Lainnya :

• Ketua DPRD Kabupaten Blitar Pimpin Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda Penting, Tentang RPJMD dan Pembentukan Panitia Kusus
• Jaga Sinergitas, Danramil 12/Rajeg Rapat Koordinasi Forkopimcam
• Cabut Plang di Lahan Sengketa, RT Rahmat Akan di Laporkan Polisi
• DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Bersama Eksekutif Agenda Penyampaian Rancangan Perda RPJMD 2025–2029
• Kemendagri Beri Penghargaan SPM Terbaik 2025 kepada Pemda

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blitar, saya mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh kepada ibu-ibu tangguh, ibu-ibu hebat. Karena doa dan dukungan panjenengan semua, Kabupaten Blitar saat ini makin mempesona, terus berbenah dan banyak prestasi yang diraih,"kata bupati.

Melalui kegiatan ini Bupati Blitar berharap semua peserta sangat bisa menularkan kepada kaum perempuan, agar terus bisa menghasilkan karya yang bisa membawa perubahan positif dan bermanfaat untuk masyarakat, betapa pentingnya makna "GENDER". " Karena selama ini kita berpikirnya bahwa gender itu adalah jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.

"Padahal GENDER adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang mengacu pada SIFAT, PERANAN, FUNGSI dan STATUS, yang dibentuk/dikonstruksikan (rekayasa) secara sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Ini artinya tidak ada lagi pembeda atau sekat antara peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang,"jelasnya.

Masalah Gender selama ini masih banyak awam tidak memahami secara utuh, untuk itu orang nomor satu di Pemkab Blitar ini juga membeberkan secara lugas, bahwa kesetaraan gender di Indonesia, didukung dengan lambatnya pemahaman tentang gender itu sendiri.

Anggapan masyarakat tradisional bahwa kaum perempuan hanyalah subjek yang berada dalam lingkup keluarga, mengurusi anak, dan berurusan dengan peralatan dapur.

"Sehingga hal inilah yang kemudian terjadi ketidakadilan untuk kaum perempuan.   Meletakkan perempuan di bawah supremasi lelaki, atau adanya marginalisasi perempuan, perempuan berada di posisi yang lemah, karenanya perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (violence) oleh kaum laki-laki," jelasnya.

Bupati juga menyebutkan Gender mempunyai kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan  yang dilindungi oleh beberapa aturan antara lain Undang-undang 1945 pasal 27 termasuk Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), dimana dalam CEDAW ini perempuan mempunyai hak antara lain termasuk berpolitik,"

Disebutkan bahwa, hak untuk berpolitik, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya.

Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan disegala tingkat.

Hak berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik bernegara.

Dan hak untuk berpartisipasi dalam pekerjaan untuk mewakili pemerintah dalam tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi internasional.

Untuk diketahui bersama bahwa keterwakilan  perempuan dalam parlemen Kabupaten Blitar 2019-2024 yakni 12 orang atau sekitar 24 % sedangkan laki-laki 38 orang atau sekitar 76 persen. Sehingga secara aturan belum memenuhi 30% keterwakilan suara perempuan.

Sementara itu untuk Daftar calon tetap (DCT) dan pemenuhan keterwakilan perempuan anggota DPRD pada pemilu 2024 yakni sebanyak 240 orang atau sekitar 43,37% dari 24 partai politik.

Sedangkan pemilih tetap (DPT) Pemilu 20224 total 956ribu873 orang pemilih, dimana 477ribu864 pemilih adalah perempuan. Kita semua tentu berharap, dari 43,37% keterwakilan perempuan yang ada di parlemen ini benar-benar bisa terealisasi, terpilih menjadi wakil rakyat. 

Karena keterlibatan perempuan memiliki andil yang luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa peran perempuan masih dimarjinalkan.

"Rendahnya partisipasi perempuan disebabkan oleh, tidak ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih;

Tidak ada pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan;

Kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat didalam kegiatan politik seperti lembaga legislatif dan Partai Politik.

Untuk itu bapak/ibu monggo kita dukung, kita dorong perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Blitar ini agar terus  meningkatkan potensinya sehingga bisa berperan diberbagai sendi kehidupan. Saya ada disini, menjadi orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga berkat dukungan panjenengan semua. Kita harus memastikan diri bahwa perempuan mampu dalam berbagai hal.

Apalagi negara telah menerbitkan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, sebagai acuan memaksimalkan potensi perempuan dalam pembangunan,"pesan Bupati mengahiri sambutannya. ** (adv/kmf/za/mp)