MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa ternyata cukup banyak, tercatat pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar sedikitnya ada 2.127 jiwa, tercatat hingga bulan Juni 2022, agar mereka bisa bermasyarakat dengan baik maka butuh sentuhan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Blitar, hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar Hj.Rini Syarifah saat membuka Sosialisasi Dan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga (PMKS). Kegiatan berlangsung di Balai Desa Bacem Kecamatan Ponggok, Kamis (27/10/22) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar Rini Syarifah saat membuka acara Bimsos PMKS menyebutkan, kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan support lepada masyarakat yang mengalami gangguan mental. 

Baca Lainnya :

• Respon PUPR Jalan Rusak Kades Kedungbanteng Redakan Emosi Warga Akan Tanam Pohon Pisang
• Satlantas Menyapa Masyarakat, Edukasi Administrasi Kendaraan dan Pelatihan SIM Praktis
• Pemkab Majalengka dan OJK Dorong Relaksasi KUR, Perbankan Diharap Turut Berkontribusi
• DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah

"Kegiatan ini adalah salah satu upaya paling tepat dalam memaksimalkan langkah-langkah preventif, guna menghindari gangguan mental," ujar Syarifah.

Syarifah lebih lanjut menjelaskan, beberapa persoalan terkait kesehatan jiwa, yaitu kuatnya stigma negatif terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), sehingga masih ditemukannya kasus bunuh diri, faktor sosial ekonomi juga sangat rentan mempengaruhi physikologis seseorang, sehingga hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus. 

"Saya sangat mengapresiasi peran serta kepedulian semua pihak, para relawan, tenaga Kesehatan, yang berempati terhadap saudara kita penyandang  kesehatan mental menjadi skala prioritas proyeksi pembangunan inklusif Pemkab Blitar memperhatikan nasib ODGJ," tandasnya

Selain itu juga dibutuhkan perhatian khusus seperti akses pelayanan publik, menghilangkan stigma negatif dan penerimaan sosial yang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja.

Dilain sisi Bambang Dwi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, menyampaikan, sosialisasi sangat diperlukan oleh keluarga ex ODGJ dari Dinsos dan Dinkes, mengingat jumlah penyandang  ODGJ cukup banyak di Kabupaten Blitar, dan Pemerintah harus hadir.

"Semoga upaya kami dengan rehabilitasi terhadap keluarga ex ODGJ, rehabilitasi physikososial, dan kesehatan bisa lebih membantu masyarakat.(za/mp)