MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Nilai barang dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disinyalir banyak penyimpangan terutama persoalan pada harga eceran tertinggi (HET). Bantuan dari Pemerintah untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang notabenenya adalah penduduk miskin, justru disinilah disinyalir letak permainan oleh oknum yang berkecimpung dalam program BPNT seperti di Desa Karangsono. Pernyataan ini disampaikan Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetiono, Kades Karangsono dalam jumpa pers Sabtu malam (03/09/22) di Kanigoro.

"Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dari pemerintah pusat kami sinyalir ada kebocoran anggaran, penerimaan barang tidak senilai dengan kurs uang bantuan dibanding dengan harga eceran tertinggi,"ujar Tugas Nanggolo.

Mekanisme penyaluran BPNT Kelompok Penerima Manfaat (KPM), mereka mengambil barang di E warung yang ditunjuk. Diungkapkan lebih lanjut oleh Kades Karangsono.

Baca Lainnya :

• Pemkab Majalengka dan OJK Dorong Relaksasi KUR, Perbankan Diharap Turut Berkontribusi
• DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
• DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemkot Tangerang Tangani Banjir
• Ketua DPRD Terima Tokoh Agama dan Masyarakat, Tabayun Soal Isu Revisi Perda 7 & 8

"Dari hasil  survey kami, selisih dari harga eceran  antara barang yang dikirim suplayer ke E-warung jumlah totalnya cukup banyak, yakni dikisaran angka 30 sampai 35 ribu per KPM, selain itu barang yang diterima oleh KPM banyak yang rusak, terutama sayur," ucapnya.

Semenjak menjabat Kepala Desa Karangsono, Tugas Nanggolo menilai bahwa program bantuan pusat ini tidak dilakukan secara transparansi, seperti harapan Kades, sehingga selaku bapaknya para KPM ini akan lebih tahu"siapa yang punya hak menyalurkan, siapa yang punya hak menerima,kita ingin duduk bersama, tapi kenyataanya dilapangan semrawut, bantuan senilai 200 ribu rupiah kami hitung dengan HET ketemu selisih yang sangat fantastis," tandasnya.

Saat ditanya kehadiran Pemerintah Kabupaten Blitar masalah carut marutnya penyaluran Bantuan sosial BPNT termasuk pula masalah amburadulnya pendataan,

"Jadi selama ini say terjun lapangan mencermati, mengontrol dan menghitung secara langsung jumlah nilai barang yang diterimakan kepada KPM, maka dari itu nanti akan kita pantau penyalurannya, mulai kelayakan barang, termasuk jumlah nilai barang sesuai HET, kami tidak ingin warga desa Karangsono di bodoh bodohi," imbuh Tugas Nanggolo.

Untuk diketahui Sebelumya dalam cuitan yang ditujukan kepada para kepala desa bahwa khusus desa karangsono bertekat akan bersikap tegas, BPNT mulai bulan Mei 2022 akan disikapi.

"Buat Kades se Kab Blitar, mulai bulan ini penyaluran BPNT di Desa Karangsono akan saya luruskan selurus-lurusnya. Terkait berapa Item dan apa saja komponen serta jumlah atau kwantitasnya serta nominalnya akan saya hitung secara teliti dan saya laporkan ke APH, agar tidak ada lagi SAMBO² lain yang bermunculan," jelasnya.

"Jika dari tindakan saya ini berdampak pada Kades Kalur se Kab Blitar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian informasi ini saya sampaikan untuk menjadikan perhatian dan terima kasih," paparnya.(za/mp)