BPK RI Lakukan Pemeriksaan Terinci, Pemkab Barito Utara Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan

By Redaksi 03 Feb 2026, 20:39:39 WIB Kalimantan
BPK RI Lakukan Pemeriksaan Terinci, Pemkab Barito Utara Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pemeriksaan tersebut resmi dibuka di Aula Setda Lantai I Muara Teweh, Selasa (03/02/2026).

Pembukaan pemeriksaan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Drs. Muhlis, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah, serta undangan terkait lainnya.   

Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah Drs. Muhlis menegaskan bahwa Pemerintah daerah memandang pemeriksaan BPK sebagai instrumen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
   
Menurut Muhlis, pemeriksaan terinci ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan eksternal, tetapi juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
   
“Melalui pemeriksaan ini, kami dapat mengidentifikasi kelemahan yang masih ada dalam pengelolaan keuangan dan segera melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
   
Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah diminta untuk kooperatif dan mematuhi arahan serta petunjuk yang disampaikan tim pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.
   
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” kata Muhlis.
   
Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Albertus Aryo Andriyanto, menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci bertujuan menilai tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas pengelolaan keuangan.
   
Ia menjelaskan, pemeriksaan difokuskan pada sejumlah pos strategis, antara lain belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal, yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
   
(A)




  • Kartu Huma Betang Sejahtera Diserahkan, Pemprov dan Pemkab Perkuat Perlindungan Masyarakat

    🕔21:48:57, 21 Sep 2026
  • Wagub Kalteng Serahkan Bantuan Pangan untuk Warga Terdampak Karhutla di Barito Utara

    🕔21:45:58, 21 Sep 2026
  • Pangkogabwilhan II Kunjungi Polda Kaltim, Perkuat Sinergi Pengamanan Wilayah Strategis.

    🕔12:24:29, 18 Sep 2026
  • Pangkogabwilhan II Kunjungi Kodam VI/Mulawarman, Perkuat Sinergi Pertahanan Wilayah.

    🕔12:17:56, 18 Sep 2026
  • Bupati Minta Kepala Perangkat Daerah Kawal Pelaksanaan APBD Perubahan 2026 Secara Bertanggung Jawab

    🕔18:44:49, 17 Sep 2026