DPR Usulkan Pemerintah Perlu Revisi Garis Kemiskinan Nasional

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta  --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyambut baik usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242 per orang per bulan.

Menurutnya, standar garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyesatkan kebijakan pemerintah.

Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta I ini menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan nasional ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan. 

Baca Lainnya :

• DPR Usulkan Pemerintah Perlu Revisi Garis Kemiskinan Nasional
• DPR Apresiasi Inisiatif Hijau BNI Capai Nol Sampah ke TPA
• Peringati Idul Adha, Anis Salurkan Hewan Qurban dan Ajak Masyarakat Membangun Budaya Berbagi
• Anis Sebut Perbaikan Iklim Investasi Kunci pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 2026
• NFA Pastikan Ketersediaan dan Harga Pangan Selama Tahun 2025 Terkendali Baik, BPS: 65 Persen IPH Daerah Zona Hijau

"Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar US$3 PPP per hari per orang (setara Rp546.000 per bulan), lower-middle income country sebesar US$4,2 PPP per hari per orang (setara Rp765.000 per bulan), dan upper-middle income country sebesar US$8,3 PPP per hari per orang (setara Rp1,5 juta per bulan)," terang Anis.

Indonesia, imbuhnya, yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki PDB per kapita sebesar Rp78,62 juta atau sekitar US$4.960,3.

"Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan," terang Anis.

Oleh karena itu, Anis Byarwati menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah sebesar US$4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp765.000 per orang per bulan.

"Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia akan menjadi sekitar 20% dari total populasi, dibandingkan dengan 8% menurut versi BPS," tutup Anis.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).