- Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman
- Babinsa Koramil Btc Dan Koramil Pda Bersama Komduk Wujudkan Tangerang Aman Kondusif.
- Menkop Ferry Juliantono Dorong Pesantren Jadi Pusat Lahirnya Pengusaha Baru
- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
- Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat.
- UU Perampasan Aset Disahkan, Penipuan Online hingga Investasi Bodong Masuk Sasaran
- Utut Adianto: Tiga Kodam Strategis Idealnya Dipimpin Panglima Bintang Tiga
- Nuon Genjot Bisnis Digital Games, Music, dan Lifestyle, Perluas Peluang Industri Kreatif
Bapenda Lanjutkan Relaksasi Keringanan Pajak

MEGAPOLITANPOS.COM Kab Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali memperpanjang relaksasi pajak daerah dengan memberikan penghapusan sanksi administratif, bagi sektor Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) meliputi Jasa Perhotelan, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Parkir serta Makanan dan Minuman.
Kepala Bapenda, Slamet Budhi M mengatakan, perpanjangan periode relaksasi tersebut merupakan rangkaian program lanjutan di bulan sebelumnya yaitu "Hello September" serta "Oktober Sakti" yang sudah diterapkan.
Relaksasi yang dilaksanakan merupakan bentuk hadirnya Pemkab Tangerang untuk memberikan insentif keringanan kepada wajib pajak agar tetap bisa membayar pajak dan kami ingin mengoptimalisasikan kembali terkait pajak daerah.
Baca Lainnya :
- Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman
- Babinsa Koramil Btc Dan Koramil Pda Bersama Komduk Wujudkan Tangerang Aman Kondusif.
- Menkop Ferry Juliantono Dorong Pesantren Jadi Pusat Lahirnya Pengusaha Baru
- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
"Program penghapusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Penghapusan sanksi denda administrasi ini berlaku secara otomatis melalui sistem," ungkapnya Selasa (05/11/2024).
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program yang bersifat temporer tersebut.
“Mari manfaatkan program ini demi kemudahan dan membantu masyarakat serta menjaga akselerasi penerimaan PAD yang dalam hal ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kebutuhan biaya pembangunan, biaya pelayanan, hingga biaya pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tangerang,” tuturnya. ** (Nan)




.jpg)



.jpg)







