MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Hajat Nasional Pemilihan Umum 2024 semakin dekat, sukses penyelenggaraan Pemilu tujuan utama, terkait hal itu Legislatif dalam hal ini pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengikuti zoom meeting bersama Kemendagri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, bertempat di ruang transit DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (16/11/22).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan Rakor tentang antisipasi hasil survei Litbang Kompas diharapkan memperkuat program kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rakor juga menindaklanjuti hasil survei yang memperlihatkan adanya kekhawatiran menghilangnya rasa toleransi pada Pemilu 2024.

“Dalam rapat, daerah semua diminta untuk menganggarkan program kegiatan untuk menumbuhkan greget wawasan kebangsaan, menghargai perbedaan serta melakukan antisipasi hasutan pencegahan, salah satunya dengan mengedukasi kepada warga pemilih, menghindari ujaran kebencian dan intoleran,” ungkapnya

Baca Lainnya :

• Hari Lingkungan Hidup 2026: Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Aksi Nyata Penanaman Pohon
• Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
• Belajar Sampaikan Aspirasi, Siswa SMPIT Nurul Fikri Datangi DPRD Kota Bogor
• Tak Berizin, DPRD Kota Bogor Minta Pembangunan Hotel Prima Katulampa Dihentikan
• Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan

Selanjutnya juga untuk melakukan kegiatan, mengkomunikasikan dan mengajak seluruh stakeholder untuk menciptakan situasi kondisi agar terhindar dari yang namanya politik identitas, politisasi identitas dan dampaknya ke sikap intoleran yang bukan ciri watak Banga Indonesia.

“Kita dilahirkan dengan kearifan bangsa ini menyikapi kemajemukan dengan rasa hormat untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan,” bebernya

Selanjutnya yang berkaitan dengan program kegiatan, Suwito menyebutkan, dalam hal itu menjadi kewenangan tugas Kepala Kesbangpol, dinamikanya Kesbangpol mempunyai andil besar yang diharapkan agar mengusulkan berbagai program dan kegiatan yang orientasinya untuk mengedukasi kepada masyarakat.

“Kegiatan itu bisa melalui edukasi kepada warga pemilih, bagaimana bermedsos dengan bijak supaya terhindar dari hoax, menciptakan suasana yang kondusif,” terangnya.

Menurutnya, Kesbangpol sebagai leading sektor yang tepat, mengingat disana ada pembinaan partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masih banyak stakeholder-stakeholder untuk diajak bersinergi menghindari bahaya intoleran.

Ditambahkan, pihaknya saat ini juga tengah membahas RAPBD 2023, dan untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan Kemendagri ini pihaknya meminta kepada TAPD untuk menggali beberapa usulan dari Kesbang yang terkait dengan program kegiatan dalam rangka antisipasi terhadap permasalahan tersebut.

“Supaya program kegiatan itu berjalan maksimal, saya berharap dapat dukungan dari segi anggaran dan segera mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk mempunyai cara pandang yang sama terkait persoalan ini,” pungkasnya. (za/mp)