MEGAPOLITANPOS.COM Jakarta - Atap beton di Rusunawa Marunda Blok C5, Jakarta Utara, ambruk lantaran kondisi bangunan yang sudah tidak layak. Untungnya, insiden ini tidak menelan korban jiwa atau luka-luka.

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menyatakan ambruknya atap tersebut merupakan bentuk dari ketidakseriusan DPRKP dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta.

"Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun. Pembangunan dan perawatan rusun harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP o rupiah," ucapnya.

Baca Lainnya :

• DPD PSI Majalengka Turun ke Masyarakat, Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Struktur Partai
• Pesantren Al-Mizan Gelar Ramadhan Fest 2026, Hadirkan Zikir hingga Bahtsul Masail
• Proyek Geothermal Halmahera Barat Disorot, Komisi XII DPR RI Dorong Evaluasi
• Milad ke-65 H. Ateng Sutisna, Doa dan Apresiasi Mengalir untuk Anggota DPR RI dari PKS
• 117 Kilometer Jalan Dikebut, Warga Majalengka Sambut Mudik Tanpa Waswas

Anggota Komisi D DPRD DKI ini meminta respons cepat Pemprov DKI khususnya DPRKP untuk merevitalisasi bangunan rusun yang sudah tidak layak.

"DPRKP harus segera merevitalisasi bangunan, juga mengecek bangunan lain yang berpotensi roboh dan mencelakai penghuninya. Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas. Proses tersebut harus berjalan baik dan lancar," tegasnya.

Selain itu, August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal perumahan dan permukiman.

"Program CAP (Coomunity Action Plan) dan CIP (Colaborative Implementation Program) masih belum sempurna pelaksanaannya, ditambah lagi DPRKP repot dengan urusan rumah DP 0 rupiah yang sebenarnya sudah bisa dianggap gagal serta kurang diminati warga DKI," tegasnya.

"Kadang kala program CAP dalam pelaksanaannya (CIP) malah berbenturan serta menghambat tindak lanjut terhadap aduan masyarakat, misalnya ketika warga mengadukan masih banyak terjadi genangan air sehingga perlu segera dilakukan pelebaran saluran air, jajaran Dinas SDA seringkali menyampaikan pelebaran saluran air tersebut tidak bisa dikerjakan dengan alasan terkait dengan program CAP - CIP," tutupnya. ** (Jhn)