- Kejati Banten Diduga Lamban Tangani Lapdu LSM Barata
- Baznas Kabupaten Blitar Hadir Dengan Konsep Nyata Bedah Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
- DPRD Kota Tangerang Desak RDF Dibangun di Tiap Kecamatan, Sampah Rawa Kucing Bisa Berkurang Drastis
- Wali Kota Blitar Raih Juara 3 Nasional Berkinerja Tinggi dari Mendagri
- Komite Lintas Agama Gelar Halal Bihalal di Jakarta Barat, Perkuat Toleransi dan Persatuan Bangsa
- Jelang May Day 2026, Bupati Majalengka Kumpulkan Serikat Buruh : Janji Serap Tenaga Kerja hingga Jaga Kondusivitas Investasi
- Kapolres Majalengka Tegaskan Pengamanan Humanis May Day 2026 : Aspirasi Buruh Dijamin, Ketertiban Jadi Prioritas
- Heboh! Warga Temukan Mayat Mengambang di Sungai, Polisi Pastikan Bukan Pembunuhan
- Menteri UMKM Lantik Sekretaris Kementerian dan Deputi Kewirausahaan
- YPPM Tegas Buka Suara Soal Polemik UNMA : Tolak Intimidasi, Tegakkan Legalitas Kampus
Presiden WPO, Bambang Herry Purnomo: Damai Lebih Bermartabat dari Konflik Seadil Apapun
Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian) yang di bentuk oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)

Keterangan Gambar : Presiden WPO, Dr. Bambang Herry Purnomo,SH.,MH saat Pemukulan Genta Perdamaian bersama Menteri HAM Natalius Pigai
MEGAPOLITANPOS.COM: Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian) yang di bentuk oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, sebagai "Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian" (Redam) pertama di Indonesia. Presiden WPO (Worl Peace Organization) Dr. Bambang Herry Purnomo, SH. MH memberikan apresiasi atas berdirinya kampung REDAM
Dalam wawancara dengan wartawan, Presiden WPO ini mengatakan, damai lebih bermartabat dari konflik seadil apapun, kalimat ini yang menjadi penekanan prioritas Preside organisasi internasional yang fokus terhadap perdamaian dunia dalam sambutannya di acara Penetapan Kampung Redam di The Grand Platinum Hotel Jakarta.
"Pax dignior est quam quivis conflictus quantumvis iustus sit merupakan adagium kuno yang sudah dijadikan sebagai koridor yang melandasi perdamaian konflik antar golongan.". ungkap Presiden WPO
Baca Lainnya :
- Dies Natalis ke-20 UNMA, Bupati Eman : Kampus Harus Jadi Motor Solusi di Era Tantangan Kompleks
- Layanan Pertanahan Buka di Libur Nataru, Masyarakat: Sangat Membantu Sekali
- Cerita Masyarakat Rasakan Manfaat Layanan Pertanahan di Hari Libur Nataru: BPN Kapan Liburnya
- Hadiri Perayaan Natal Kanwil BPN Provinsi Riau, Wamen Ossy: Jaga Semangat untuk Layani Masyarakat
- Buka Ibadah dan Perayaan Natal 2025 Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jadikan Esensi Agama sebagai Spirit Bekerja
"Penetapan Kampung Redam merupakan ide dan gagasan Cemerlang Menteri HAM RI Natalius Pigai yang harus didukung pelaksanaan dan implementasinya sampai tuntas. tidak hadirnya Negara dalam entitas HAM dimasa lalu, merupakan hal yang serius untuk di jadikan sebagai evaluasi dan perubahan kebijakan yang lebih komprehensif" tambahnya

Entitas HAM dinegara ini dipisahkan keberadaannya dengan pemerintah yang seharusnya menjadi fasilitator dan jembatan bagi terwujudnya layanan Hak Asasi Manusia yang semestinya diterima oleh Masyarakat. Kehadiran Negara dalam entitas HAM hanya jika terjadi konflik, sehingga keberadaan Lembaga HAM dimasa lalu tidak memiliki arti yang penting bagi kehidupan Masyarakat.
"Kami berjanji akan mendukung gagasan kampung Redam (Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian) ini sampai tuntas, menjadi wilayah rekonsiliasi dan perdamaian yang memiliki peran aktif melalui teknologi yang saat ini dimiliki oleh Lembaga perdamaian WPO, Kami siapkan Aplikasi yang mumpuni untuk mendukung kinerja Kementerian HAM dalam mengemban misi Perdamaian ini sampai ke akar rumput" pungkas Presiden WPO yang pernah viral dengan Genta Perdamaian
















