- Bangun Kebersamaan, Sekwan DPRD Barito Utara Rutin Gelar Apel Pagi dan Sore
- Anis Byarwati: Reformasi Pajak Harus Perluas Basis, Bukan Sekadar Digitalisasi
- Hebat! Siswa SMA Taruna Nusantara Tembus 15 Universitas Global dengan Beasiswa Fantastis
- Tiga Personel Polda Metro Jaya Wakili Indonesia di World Cup Indoor Skydiving 2026 Prancis
- Kementerian ATR/BPN Jadi _Supporting_ Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat
- Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya
- Serapan Lokal Didorong, Program MBG Dinilai DPRD Bisa Dongkrak Kesejahteraan Petani Barito Utara
- DPRD Barito Utara Soroti Program MBG Terurai Dari Varian Menu Tak Sesuai Selera Anak hingga Dugaan Kualitas Makanan Tak Layak
- Anggota DPRD Hj Nety Herawati Soroti Program MBG Pengawasan Diminta Diperketat
- Dinkes Absen dalam Audiensi, DPRD Majalengka Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan IPAL
Presiden WPO, Bambang Herry Purnomo: Damai Lebih Bermartabat dari Konflik Seadil Apapun
Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian) yang di bentuk oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)

Keterangan Gambar : Presiden WPO, Dr. Bambang Herry Purnomo,SH.,MH saat Pemukulan Genta Perdamaian bersama Menteri HAM Natalius Pigai
MEGAPOLITANPOS.COM: Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian) yang di bentuk oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, sebagai "Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian" (Redam) pertama di Indonesia. Presiden WPO (Worl Peace Organization) Dr. Bambang Herry Purnomo, SH. MH memberikan apresiasi atas berdirinya kampung REDAM
Dalam wawancara dengan wartawan, Presiden WPO ini mengatakan, damai lebih bermartabat dari konflik seadil apapun, kalimat ini yang menjadi penekanan prioritas Preside organisasi internasional yang fokus terhadap perdamaian dunia dalam sambutannya di acara Penetapan Kampung Redam di The Grand Platinum Hotel Jakarta.
"Pax dignior est quam quivis conflictus quantumvis iustus sit merupakan adagium kuno yang sudah dijadikan sebagai koridor yang melandasi perdamaian konflik antar golongan.". ungkap Presiden WPO
Baca Lainnya :
- Layanan Pertanahan Buka di Libur Nataru, Masyarakat: Sangat Membantu Sekali
- Cerita Masyarakat Rasakan Manfaat Layanan Pertanahan di Hari Libur Nataru: BPN Kapan Liburnya
- Hadiri Perayaan Natal Kanwil BPN Provinsi Riau, Wamen Ossy: Jaga Semangat untuk Layani Masyarakat
- Buka Ibadah dan Perayaan Natal 2025 Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jadikan Esensi Agama sebagai Spirit Bekerja
- Ketua PWI Jaya: Natal Bersama Jadi Simbol Toleransi dan Kebersamaan Insan Pers
"Penetapan Kampung Redam merupakan ide dan gagasan Cemerlang Menteri HAM RI Natalius Pigai yang harus didukung pelaksanaan dan implementasinya sampai tuntas. tidak hadirnya Negara dalam entitas HAM dimasa lalu, merupakan hal yang serius untuk di jadikan sebagai evaluasi dan perubahan kebijakan yang lebih komprehensif" tambahnya

Entitas HAM dinegara ini dipisahkan keberadaannya dengan pemerintah yang seharusnya menjadi fasilitator dan jembatan bagi terwujudnya layanan Hak Asasi Manusia yang semestinya diterima oleh Masyarakat. Kehadiran Negara dalam entitas HAM hanya jika terjadi konflik, sehingga keberadaan Lembaga HAM dimasa lalu tidak memiliki arti yang penting bagi kehidupan Masyarakat.
"Kami berjanji akan mendukung gagasan kampung Redam (Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian) ini sampai tuntas, menjadi wilayah rekonsiliasi dan perdamaian yang memiliki peran aktif melalui teknologi yang saat ini dimiliki oleh Lembaga perdamaian WPO, Kami siapkan Aplikasi yang mumpuni untuk mendukung kinerja Kementerian HAM dalam mengemban misi Perdamaian ini sampai ke akar rumput" pungkas Presiden WPO yang pernah viral dengan Genta Perdamaian
















