MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2024 sudah mulai dibahas oleh Pemerintah Kota Blitar. Rapat dihadiri oleh Walikota Blitar Drs. santoso pada Rabu (15/02/23) bertempat di Balaikota Blitar Koesoemo Wicitro dimaksudkan untuk memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis.

Walikota Blitar usai membuka acara kepada wartawan mengatakan, kegiatan konsultasi publik terhadap RKPD 2024, yang diawali dengan pemaparan program anggaran 2024.

Baca Lainnya :

• Endro Hermono Anggota Komisi VIII DPR-RI Sosialisasikan Keuangan Ibadah Haji Praktis Cepat dan Terjangkau
• Bupati Blitar Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahap 2
• Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
• Bupati Majalengka, Eman Suherman: Raperda APBD 2025 Bukti Sinergi Pemkab dan DPRD
• Lala Sunara Resmi Pimpin KONI, Target Porprov Jadi Prioritas

"Melalui pemaparan telah mendapatkan masukan dari Ketua DPRD, berdasarkan hasil reses yang sudah dilakukan, karena reses merupakan jaring aspirasi masyarakat,"ungkap Santoso.

Selanjutnya dari hasil yang telah didapatkan selama reses DPRD Kota Blitar lanjut Santoso, hasil jaring aspirasi masyarakat tersebut akan dimasukan ke dalam program kerja Pemerintah Kota Blitar nanti pada tahun 2024.

" Dari penyampaian masyarakat dimasukkan untuk menyempurnakan program - program Pemerintah Kota Blitar, RKPD tahun 2024,"tuturnya.

Setelah penyempurnaan perumusan RKPD Kota Blitar, pihaknya menyampaikan lebih lanjut, bahwa dari masukan itu nantinya Pemerintah Kota Blitar akan mengundang segenap elemen masyarakat, dengan dunia Perbangkan.

"Dengan harapan nanti akan ada masukan agar lebih menyempurnakan program anggaran di tahun 2024 yang telah disusun melalui Badan Perencanaan Daerah Kota Blitar. Tadi juga disampaikan aspirasi Dewan diantarany penyaluran bantuan pengentasan kemiskinanan, agar lebih disempurnakan dan tidak tumpang tindih,"pungkas (Adv/za/mp)