MEGAPOLITANPPS.COM, Blitar - Usai adanya kebijakan Wisuda bagi kelulusan siswa dari Taman Kanak - Kanak hingga jenjang SLTA di Kabupaten Blitar sempat heboh dan viral tentang penolakan acara wisuda kelulusan siswa TK sampai SMA di media sosial.

Akibat  penolakan yang sampai ke telinga Wabup Blitar Rahmat Santoso, pihaknya langsung merespon dan minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk melakukan evaluasi.

Upaya Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dilakukan begitu ia tahu ramainya penolakan terkait acara wisuda, kelulusan sekolah TK – SMA di sejumlah media sosial.

Baca Lainnya :

• Kwarcab Pramuka Majalengka Libatkan 808 Peserta dalam JOTA-JOTI 2026
• DPRD Kota Bogor Tinjau Trase Baru Batutulis, Progres Pembangunan Capai 84 Persen
• Kapolres Majalengka Ungkap Tiga Kasus Kriminal, Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disorot
• PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi

“Ternyata kondisi ini juga banyak dikeluhkan di Kabupaten Blitar,” tutur Wabup Rahmat, Kamis (16/06/23).

Lebih lanjut orang nomor dua di Kabupaten Blitar tersebut menjelaskan alasan penolakan acara wisuda tersebut memang masuk akal, seperti biaya yang dikeluarkan orang tua.

“Padahal setelah lulus (baik TK sampai SMA), biaya untuk melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya juga harus disiapkan orang tua dan itu lebih urgent,” jelasnya.

Dilain pihak Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar Tomi Gandhi Sasongko ketika dalam pertemuannya dengan Rahmat Santoso Wakil Bupati Blitar yang sekaligus juga sebagai Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Jawa Timur, Tomi Gandhi sangat mengapresiasi langkah Wabup Rahmat mendesak  Kadindik lakukan evaluasi.

"Saya sangat mengapresiasi atas sikap Mas Rahmat, terkait wisuda ini sangat benar dan ngapain juga ada wisuda-wisuda segala, kalau bisa di hapus saja kegiatan yang tidqk penting ini. Ini  baru pemimpin keren.  saat ini masyarakat Blitar sedang bermimpi  mendambakan pemimpin yang bisa, mengerti kondisi dan nampak kinerjanya  berani, berkarakter  dan tidak serakah,"ungkap Tomi Gandhi.

Tomi yang juga selaku pengusaha muda ini juga menuturkan, kondisi perekonomian kita sedang terpuruk, keuangan setiap keluarga juga perlu diperhatikan. Jika dalam satu keluarga mempunyai anak yang lulus sekolah  lebih dari satu anak jelas akan sangat membebani orang tua.

"Misalnya dalam satu keluarga ada yang lulus TK lulus SD, juga SMA kemudian harus ikut acara wisuda ini akan memberatkan keluarga tersebut, apalagi kalau digelar secara mewah di hotel,” tandasnya.

Ditambahkan Wabup Rahmat seharusnya kelulusan sekolah tingkat TK sampai SMA, cukup dengan perpisahan sederhana tapi bermakna.

"Dengan pembekalan untuk persiapan pendidikan selanjutnya, ucapan terima kasih untuk gurunya atau kegiatan lain yang bermanfaat,” imbuhnya.

Dilansir Lenteratooday.com,  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drh. Adi Andaka menyampaikan bila acara wisuda ini sebenarnya bentuk apresiasi keberhasilan anak didik atas kelulusannya. “Itu pun kebanyakan sekolah swasta, kalau sekolah negeri tidak semua dan hanya sederhana di sekolah,”ujar Adi.

Terkait desakan Wabup Blitar untuk mengevaluasi acara wisuda TK sampai SMA, Adi mengaku akan memberikan saran dan masukan ke sekolah-sekolah melalui pengawas yang ada di tiap kecamatan.

“Nanti akan kita berikan masukan, agar tidak menggelar wisuda besar-besaran dan mewah,” terangnya.

Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta akan dikoordinasikan juga dengan pihak Depag untuk sekolah dibawahnya.

“Intinya jangan mengutamakan cashing (kemasan acara wisudanya), tapi isi acara dan jangan sampai memberatkan orang tua,” pungkasnya. ** (za/mp)