MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Indikator Politik Indonesia merilis survei tingkat kepuasan publik atas kinerja penegak hukum yakni Polri dalam menegakkan hukum, termasuk pemberantasan premanisme. Hasil survei menunjukkan responden puas atas kinerja Polri memberantas premanisme.

Survei ini diikuti oleh 1.286 responden dengan wawancara melalui sambungan telepon. Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada dua pertanyaan yang pihaknya berikan kepada responden dalam isu ini. Pertanyaan pertama merujuk pada kesadaran publik atas operasi besar Polri dalam memberantas premanisme.

Baca Lainnya :

• Bioskop Mini Jak Cinema Hadir di Rusun Pasar Rumput, Warga Bisa Nonton Film Indonesia Mulai Rp15 Ribu
• Kepala Desa Sumberjo Ajarkan Generasi Muda Produktif Kreatif Apa Kiatnya
• PSHT Cabang Kota Blitar Pusat Madiun Boyong 19 Medali di Kejurnas SH Terate UIN Satu Cup IV
• Mulai 31 Agustus, Pemkot Jaktim Larang PKL Berjualan di Trotoar Jalan Raya Bogor Kramat Jati
• Semarak HUT RI Ke-81, PAUD Melati 08 Kalibata Gelar Aneka Lomba

Hasil survei itu menunjukkan ada 50,7 persen responden yang menyatakan tahu terhadap tindakan kepolisian dalam menangani masalah premanisme. Sedangkan mereka yang tidak mengetahui sekitar 49,3 persen.

Pertanyaan kedua di survei ini berkaitan dengan kepuasan publik terhadap operasi Polri dalam memberantas premanisme. Hasilnya, mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja polisi.

"Yang puas total mencapai 67 persen, jadi cukup tinggi," ujar Burhanuddin, di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Berikut hasilnya:

Sangat Puas: 8,1%

Cukup Puas: 59,3%

Kurang Puas: 12,1%

Tidak Puas Sama Sekali: 2,1%

TT/TJ: 18,3%.

Seperti diketahui, Polri menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) untuk menindak pelaku premanisme yang meresahkan masyarakat di Indonesia.

"Hasil yang didapat pada periodik 1 Mei sampai dengan 25 Mei yang lalu, dalam proses penegakkan hukum ini, sudah mencapai 10.353 dalam hasil secara kuantitas," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (27/5/ 2025).

Brigjen Trunoyudo menyebutkan, peran fungsi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melindungi, mengayomi masyarakat, serta penegakan hukum. Tiga aspek itu disebut harus terselenggara dengan baik untuk mewujudkan Indonesia Emas.(*/Anton)