MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA – Muh. Fajar Shidik CH, CHt, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka, memberikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.

Menurut Fajar, keberhasilan program MBG yang menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau pencairan anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran, kualitas gizi makanan, serta pencegahan pemborosan dan potensi penyimpangan.

Ia menekankan pentingnya pengawasan optimal di titik-titik produksi, seperti dapur sehat (Satuan Pelayanan Penyedia Gizi/SPPG) yang telah disiapkan Pemkab Majalengka bersama TNI/Polri dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Lainnya :

• Revitalisasi 130 Sekolah di Majalengka Dikebut, Pemkab Jemput Bola ke Pusat
• Polres Majalengka Ungkap 4 Kasus Narkoba, Sabu dan Sintetis Disita
• Ketua DPRD Majalengka Dorong Perda Miras, Warga Diminta Aktif Melapor
• Kapolres Majalengka Bongkar Modus COD Miras, Warga Diminta Melapor
• Polres Majalengka Musnahkan 2.700 Botol Miras, Total Tembus 20 Ribu

"Pengawasan harus diperketat agar program ini benar-benar aman dan efektif, terutama menghindari risiko seperti kasus keracunan yang pernah terjadi di daerah lain," tegasnya.

Lebih jauh, Fajar Shidik menyoroti dimensi ekonomi lokal sebagai kunci utama. Ia mendorong agar MBG dimanfaatkan sebagai penggerak roda ekonomi desa dengan melibatkan potensi setempat, seperti BUMDes, katering UMKM lokal, kelompok perempuan, petani, dan nelayan sebagai pemasok bahan baku utama.

"Program ini jangan hanya menguntungkan korporasi besar. Harus menghidupkan dapur masyarakat kecil agar ada multiplier effect bagi ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan dengan profesi lain," pintanya.

Secara emosional-ekonomi, Fajar melihat MBG sebagai peluang emas untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, bukan sekadar program konsumsi massal yang berisiko boros.

Diakhir pernyataannya, ia mengingatkan risiko besar dari program nasional berskala besar seperti ini.

"Setiap program besar selalu membawa risiko tak kalah besar. Jika tidak dikawal ketat, MBG bukan solusi, melainkan ancaman baru bagi anggaran negara dan daerah," pungkas Fajar Shidik.

Pandangan ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan dan dorongan kebijakan agar MBG di Majalengka tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga memberikan dampak positif berkelanjutan bagi perekonomian lokal dan masyarakat desa. Program MBG sendiri telah berjalan di Majalengka dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk target ratusan ribu penerima manfaat melalui puluhan SPPG. (Agit)