- KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
- Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
- Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
- PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
- 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM
- Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali .
- Dukungan Konvergensi Stunting, Desa Sodong Masuk 30 Besar Desa Berkinerja Terbaik Tingkat Nasional.
- Lapas Kelas IIA Cibinong Diduga Kelola Fasilitas Mewah Villa untuk Napi
- Wahana Edukasi Wisata Eco Park Joko Pangon 3,8 M Agkat Ekonomi Pelaku UMKM Kota Blitar.
- Kemenkop dan KSP Bahas Penguatan KDKMP Sebagai Simpul Distribusi Barang Bersubsidi
Sinergi Pemkab dan Kejaksaan Diharapkan Tingkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Daerah

MEGAPOLITANPOS.COM -Muara Teweh - Jalin kesepakatan bersama tentang
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penegakan Hukum, Pemulihan Aset Negara, dan Perizinan dalam Rangka Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kejaksaan Negeri Muara Teweh gandeng Pemkab setempat untuk berkolaborasi.
Kegiatan penandatanganan dukomen kesepakatan bersama dilaksanakan di ruang rapat setda Barut, Selasa (11/11/2025)
Pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Fredy F. Simanjuntak, S.H., M.H. menyampaikan komitmennya dalam mengawal serta memberikan sulosi terhadap pendampingan hukum demi terciptanya pemerintahan di Barito Utara berjalan dengan transfaran, efisien dan akuntabel.
Baca Lainnya :
- KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
- Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
- Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
- PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
- 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM
Dipaparkannya pula bahwa kerjasama tersebut bukan sekedar formalitas, namun itu merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun Pemerintahan Barut yang bersih dan berkeadilan
Sementara itu Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Menurutnya, melalui kerja sama dengan Kejaksaan, Pemerintah Daerah akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, seperti pengelolaan aset, perizinan, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dengan pendekatan hukum yang tegas namun tetap berorientasi pada pembinaan.
Bupati juga menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan kerja sama ini secara maksimal sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hadir pada kegiatan Wakil Bupati Felix Sonadie, Sekda Barut, Jajaran Kejaksaan Negeri Staf Ahli Bupati, unsur FKPD lingkup Pemkab Barut.
(A)



.jpg)




.jpg)







