- SesKemenkop Sebut Koperasi Berpotensi Berdayakan Masyarakat di Sektor-Sektor Strategis
- Sobat Aksi Ramadan 2025, BNI Renovasi Masjid dan Beri Bantuan Pangan
- BNI Padamkan Listrik Pada Perayaan Earth Hour 2025, Sejenak Tanpa Cahaya Demi Kelestarian Semesta
- Berkah Ramadhan MI AlFurqon Melaksanakan Kegiatan Bukber dan Berbagi Takjil
- Di Acara PWI Jaya Berbagi, Ustadz Akmal Marhalie Sebut Wartawan Calon Penghuni Syurga
- Kemenkop Tegaskan KMP Jadi Wadah Strategis Pengembangan Koperasi
- Polres Palopo Ungkap Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Feni Ere
- Jelang H - 1 Pelaksanaan PSU, H. Gogo Ingatkan Kepada Seluruh Pendukung Dan Simpatisan Agar Menjaga Kondusifitas Dan Keamanan
- Jelang PSU Di Dua TPS Di Kabupaten barito Utara, Gubernur Kalimantan Tengah Berikan Himbauan Kepada Masyarakat Barito Utara
- LPDB dan Pemkot Kota Kendari Siap Kolaborasi Kembangkan Koperasi dan UMKM
Rugikan Masyarakat, Komisi XI Tommy Kurniawan Desak BI Usut Tuntas Sindikat Upal di UIN Makassar

Keterangan Gambar : Anggota Komisi XI DPR, Tommy Kurniawan
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR, Tommy Kurniawan menyoroti adanya kasus sindikat uang palsu( Upal)yang beroperasi di kampus UIN Alauddin Makassar. Ia meminta Bank Indonesia (BI) melakukan operasi uang palsu yang sudah banyak beredar di masyarakat.
Menurut Tommy Kurniawan, kasus uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, itu menjadi masalah yang sangat serius. Sebab, pabrik uang palsu itu sudah beroperasi sejak 14 tahun lalu.
"Sudah cukup lama pabrik itu beroperasi. Berarti uang palsu sudah beredar luas di masyarakat," kata pria yang akrab disapa Tomkur ini, Senin (23/12).
Baca Lainnya :
- Kementerian UMKM dan DPR Teguhkan Komitmen Sukseskan Penyaluran KUR 2025
- QRIS Tap Pakai wondr by BNI, Anggota DPR: Inovasi yang Mempermudah Masyarakat
- Ketua DPP PKS Sebut Tekanan Ekonomi pada Februari Belum Berakhir, Pemerintah Perlu Waspada
- Kinerja APBN Januari 2025 Tertekan, DPR: Perlu Ditingkatkan
- Wakil Ketua DPRD : Tingkatkan Program Kemudahan untuk Pelaku Usaha
Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V dari PKB itu mengatakan, BI harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melacak ke mana saja uang beredar. Daerah mana saja yang selama ini menerima uang palsu.
"Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mungkin sudah menyebut lokasi peredaran uang palsu," urainya.
Data dari polisi bisa digunakan BI untuk melakukan penelusuran dan operasi uang palsu. Melihat lamanya pabrik uang palsu beroperasi, tidak menutup kemungkinan uang palsu tersebut banyak digunakan masyarakat bertransaksi.
Tidak semua masyarakat mengetahui uang palsu. Mereka mungkin tidak mengeceknya, sehingga tidak mengetahui bahwa uang yang mereka gunakan adalah uang palsu.
"Saya minta BI operasi di beberapa daerah untuk melacak peredaran uang palsu," titahnya
Anggota dewan yang berlatar belakang artis itu menegaskan, peredaran uang palsu itu pasti melibatkan banyak jaringan.
“Jaringannya jelas sangat luas. Ini yang harus ditelusuri dan diusut tuntas. Yang paling dirugikan adalah masyarakat," tegasnya.
BI juga harus gencar melakukan kampanye tentang uang palsu, sehingga masyarakat semakin paham terkait perbedaan antara uang asli dan uang palsu. BI kembali menyosialisasikan cara mengetahui pulsa dengan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang.
Selain itu, BI juga perlu melakukan sosialisasi terkait surat berharga negara (SBN), sehingga masyarakat tidak menjadi korban. Masyarakat diharapkan bisa membedakan SBN yang asli dan yang palsu.
Seperti diberitakan, sudah 17 orang yang diamankan dalam kasus uang palsu di UIN Makassar. Salah satunya kepala perpustakaan kampus yang bergelar doktor.
Tidak hanya itu, ada juga ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dan yang lebih mengagetkan lagi ada dua karyawan bank BUMN yang ikut diamankan.
Barang bukti yang disita polisi bernilai ratusan triliun. Mesin pencetak uang palsu juga didatangkan langsung dari China yang bernilai Rp 600 juta.
Ada juga surat berharga negara (SBN) dan sertifikat deposit Bank Indonesia (BI). Kedua barang bukti ini bernilai ratusan triliun rupiah. Selanjutnya, ada satu lembar kertas foto kopi sertifikat of deposit BI nilainya Rp 45 triliun. Juga ada kertas surat berharga negara (SBN) senilai Rp 700 triliun.( Reporter: Achmad Sholeh Alek).
