PSI: WFH Masih Jadi Solusi Tepat Kurangi Kemacetan di Jakarta

MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index, Jakarta terus mengalami kemacetan pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan, lebih parah dari sebelum pandemi 2019. Mengutip Detik.com, tingkat kemacetan (congestion level) di Jakarta mencapai 61 persen. Sementara itu, pada di hari dan jam yang sama pada 2019, tingkat kemacetan hanya 56 persen.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan opsi Work from home (WFH) masih menjadi strategi jitu untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

"WFH satu satunya metode yang terbukti mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan, sudah terbukti 3 tahun yang lalu," ucapnya.

Baca Lainnya :

• Pemkot Blitar Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Wujudkan Pemerintah Kota Blitar Semakin SAE dan Tangguh
• Danramil 14/Panongan Ambil Apel Pagi Berikan Pengarahan Kepada Anggota
• Detikom Regional Summit di BIJB Kertajati, Ungkap Investasi dan Investor Kawasan Rebana
• Disnaker Memandang Penting Sertifikasi Kompetensi Berdasarkan Klaster Skema Digital Marketing
• 2000 Pelajar Terima Makanan Bergizi, Babinsa dan Bimas Kawal Langsung

William juga menegaskan upaya Dinas Perhubungan DKI menutup 27 jalur putar balik sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan tidak akan berdampak banyak pada kemacetan di Jakarta. "Kemacetan tidak akan berkurang signifikan dengan cara menutup jalur putar balik," katanya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Disnaker petakan pola kerja Hybrid untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. 

"Kota-kota besar dunia sudah menerapkan kerja hybrid karena terbukti kerja dari rumah tidak mengurangi produktivitas. Dinasker harus bisa memetakan berapa persen bidang pekerjaan di Jakarta yang bisa dilakukan secara hybrid," urainya.

Selain itu, William juga mempertanyakan sampai mana pembahasan pengaturan jam masuk kantor yang pernah diusulkan oleh Polda Metro Jaya dan tengah dibahas bersama oleh Pemprov DKI beberapa waktu silam. ** (Jhn)