- Bukan Sekadar Seremoni, PTPN I Hadirkan Dampak Ekonomi bagi Ratusan UMKM
- Semangat Cinta Daerah Anggota DPR RI Nurhadi Tamu Kehormatan HUT RI ke 81 di Kampung
- Komisi II DPRD Minta Kemarau Agar Bupti Blitar Fokus Pola Pertanian Gogorancah
- Kementerian UMKM: Holding Perkebunan Perkuat Rantai Nilai Lada Putih Muntok
- Pemkab Barito Utara Tegaskan Komitmen Perhatikan Kebutuhan Umat
- Bupati Shalahuddin Kukuhkan Paskibraka Barito Utara, Tekankan Disiplin dan Tanggung Jawab
- Lima Kunci Sukses Ala Bupati Shalahuddin
- Wali Kota Blitar : Perluas Layanan Peziarah Makam Bung Karno Buka 24 Jam Sesuaikan Animo Masyarakat
- Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
- Dandim Virlani : Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Atasi Kesenjangan Pendidikan di Blitar
PSI: WFH Masih Jadi Solusi Tepat Kurangi Kemacetan di Jakarta

Keterangan Gambar : Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana
MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index, Jakarta terus mengalami kemacetan pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan, lebih parah dari sebelum pandemi 2019. Mengutip Detik.com, tingkat kemacetan (congestion level) di Jakarta mencapai 61 persen. Sementara itu, pada di hari dan jam yang sama pada 2019, tingkat kemacetan hanya 56 persen.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan opsi Work from home (WFH) masih menjadi strategi jitu untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.
"WFH satu satunya metode yang terbukti mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan, sudah terbukti 3 tahun yang lalu," ucapnya.
Baca Lainnya :
- Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
- Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
- DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
- 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan
- 6.426 Botol Miras Digilas, Bupati Majalengka Gaspol Berantas Peredaran Ilegal
William juga menegaskan upaya Dinas Perhubungan DKI menutup 27 jalur putar balik sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan tidak akan berdampak banyak pada kemacetan di Jakarta. "Kemacetan tidak akan berkurang signifikan dengan cara menutup jalur putar balik," katanya.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Disnaker petakan pola kerja Hybrid untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta.
"Kota-kota besar dunia sudah menerapkan kerja hybrid karena terbukti kerja dari rumah tidak mengurangi produktivitas. Dinasker harus bisa memetakan berapa persen bidang pekerjaan di Jakarta yang bisa dilakukan secara hybrid," urainya.
Selain itu, William juga mempertanyakan sampai mana pembahasan pengaturan jam masuk kantor yang pernah diusulkan oleh Polda Metro Jaya dan tengah dibahas bersama oleh Pemprov DKI beberapa waktu silam. ** (Jhn)


.jpg)









.jpg)




