MEGAPOLITANPOS, Blitar – Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mencatat 89 lembaga menjadi sasaran revitalisasi, terdiri dari 54 SD, 12 SMP, dan 23 TK. Program yang didanai APBN/APBD ini diharapkan meningkatkan mutu sarana pendidikan, namun juga rawan penyimpangan jika pengawasan lemah. Dan disinyalir adanya campurtangan oknum Dinas Pendidikan dengan Konsultan sudah dapat dipastikan anggaran akan banyak mengalir ke kantong pribadi .

Sehingga kualitas mutu bangunan sangat jelek karena akan terjadi pengurangan volume dan sopek tehnis bangunan itu sendiri. 

Salah satu pelanggaran yang paling disorot adalah keterlibatan langsung konsultan pengawas sebagai pelaksana kegiatan. Praktik ini dilarang keras karena menimbulkan konflik kepentingan. Seperti diungkapkan oleh Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia Yulius Eko Wahyono ( LKGSAI ) Blitar Raya. 

Baca Lainnya :

• Program Revitalisasi di Blitar Disinyalir Banyak Campur Tangan Siapa Mereka ? .

"Konsultan pengawas itu tugasnya mengawasi, bukan mengerjakan. Kalau pengawas juga yang memborong pekerjaan, siapa yang mau menegur kalau ada kesalahan? Ini jelas melanggar prinsip pengadaan," ujar nya Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya modus dilain daerah menjadi pelajaran. revitalisasi tahun 2026 diduga dikondisikan. Satu orang disebut mengerjakan banyak paket dengan meminjam nama beberapa perusahaan konsultan. Akibatnya RAB antar sekolah tertukar dan kepala sekolah tidak tahu siapa konsultan sebenarnya.

Modus serupa harus diwaspadai di Blitar, kataYulius Eko modus pinjam bendera satu oknum mengatasnamakan beberapa PT konsultan.

dan ditengarai Konsultan rangkap peran: pengawas ikut mengatur pembelian baja ringan, plafon, meubeler ke rekanan tertentu.

Swakelola diborongkan revitalisasi yang wajib swakelola oleh sekolah dan P2SP justru dikerjakan pemborong titipan.

Padahal Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan revitalisasi 2026 dilaksanakan secara swakelola oleh satuan pendidikan dengan pendampingan pemerintah daerah. Target nasional tahun ini mencapai 71.744 sekolah dengan anggaran Rp 14 triliun.

Aturan Sudah Tegas

dalam kontrak standar, penyedia jasa konsultansi pengawasan dilarang:

1. Merangkap sebagai kontraktor pelaksana pada paket yang diawasinya.
2. Menjadi pemasok material atau subkontraktor.
3. Memiliki hubungan keuangan/kepemilikan dengan pelaksana.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sebelumnya telah menggelar edukasi hukum untuk sekolah agar revitalisasi sesuai aturan dan menghindari pelanggaran. Kepala sekolah dan komite diminta memahami mekanisme swakelola, tertib administrasi, dan transparan dalam pengadaan.

Agar 89 lembaga penerima di Blitar tidak bermasalah, publik LKGSAI mendesak:

Dindik Blitar membuka daftar konsultan perencana dan pengawas per sekolah secara terbuka.

- Batasi jumlah paket yang ditangani satu personil agar tidak asal-asalan.

- Inspektorat Kabupaten Blitar lakukan audit acak kesesuaian RAB dengan kondisi lapangan.

- Beri sanksi blacklist bagi konsultan yang terbukti pinjam nama atau rangkap jadi pelaksana.

"Jangan sampai niat baik pusat untuk memperbaiki 54 SD, 12 SMP, 23 TK di Blitar ternodai oknum. Pengawasan harus dari hulu, bukan menunggu jadi temuan BPK atau APH," tutup pemerhati tersebut.

Dalam pantaua tim bersama media ini adanya dugaan persekonvkolan jahat adanya progam revitalisasi yang sudah turun dan di laksanakan di kab Blitar 2026 sebanyak 26 unit SD negri maupun swasta .keseluruhan bermasalah dari spektek RKS dan secara kelembagaan LKGSAI berharap untuk di minimalisir tingkat kesalahanya. 

" Mengingat sekolahan itu tempat berkumpulnya murid jadi harus benar - benar pekerjaan harus di laksanakan dengan sebaik - baiknya. 

Semisal pekerjaan struktur itu minimal harus mutu beton K 175 jadi untuk mecapai mutu K 175 minimal harus pakek mesin pengaduk ( molen ), tidak ada istilah bahwa pekerjaan struktur yg karena volume kecil atau sedikit lalu di aduk secara manual,"tegasnya

Tugas konsultan pengawas harus benar - benar memperhatikan mutu pelaksanaanya jangan sampai terjadi kesalahan yang fatal mengingat pekerjaan struktur, "(Tus)