Breaking News
- Diskon Besar di Jakarta Fair 2026, Smart Lock hingga Perabot Rumah Dijual Mulai Rp10 Ribuan
- Aspirasi Warga Tak Lagi Mandek, DPRD Majalengka Kebut Proyek Miliaran
- Aspirasi Warga Terealisasi 2026, Jembatan Cijurey Siliwangi Dibangun Rp 19 Miliar
- Demi Keselamatan dan Daya Saing, Iperindo Usulkan Transisi B50 Dilakukan Bertahap
- Peternak Rakyat Desak Evaluasi Impor Satu Pintu SBM, Harga Pakan Melonjak Rp2.000 per Kg
- 150 Massa di Majalengka Long March, Polisi Siaga Kawal Aksi Damai MBG
- Bupati Barito Utara Bacakan Amanat Presiden pada HUT ke-80 Bhayangkara
- Camat Palasah Bawa Kue ke Polsek, Momen Hangat Bhayangkara ke-80
- Rian Bakal Calon Ketum TheJak: Saatnya Manajemen Lebih Terbuka, TheJak Milik Kita Bersama Bukan Segelintir Orang
- Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A
Pelayanan Standar Kesehatan Perlu Ditingkatkan, Pinta Ketua Komisi III DPRD Barsel, H.Zainal Khairu
Buntut Pertandingan \"Sabun\" di Olimpiade London

Keterangan Gambar : Suasana pertandingan memalukan itu.
MEGAPOLITANPOS.COM : BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Barsel, H Zainal Khairuddin meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng), mampu memberikan persepsi yang sama kepada petugas medis di semua tingkatan, Ini agar pelayanan kesehatan kepada publik dapat terpenuhi dan semakin membaik. Ia pun berharap semua stakeholder penyelenggara pelayanan kesehatan di Barsel mulai dari kabupaten hingga Puskesmas untuk bisa menyamakan standar pelayanan kesehatan. "Khususnya untuk warga-warga yang notabenenya tidak mampu, tidak ada BPJS, hingga tidak ada KTP atau sejenisnya," ucapnya, Jumat (11/3/2022). Menurutnya, tidak semua masyarakat Barsel itu adalah orang yang mampu dan masih banyak yang belum memiliki kartu pengenal identitas. Namun, ketika mereka memerlukan pelayanan publik baru menyadari pentingnya KTP. Artinya, masyarakat kita ini secara faktual mereka memang penduduk kita tetapi secara adminitrasi tidak. "Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan publik karena merekalah yang menjadi objek pelayanan tersebut," pungkasnya.(Ade/Red/MP)

.jpg)


.jpg)












