Breaking News
- Pabrik Uang Palsu Grade A Digerebek di Tangsel, Nilainya Capai Rp36 Miliar
- Menkop Dorong Transformasi Komunitas Ekraf Malang Jadi Koperasi
- Bank Jakarta dan ITB Perkuat Kolaborasi Pendidikan, Riset, dan Pengembangan Talenta
- Momen Istimewa Hari Juang Polri 2026, Para Mantan Kapolri dan Wakapolri Berkumpul di Mabes Polri
- Jalan Sangego Selatan Kota Tangerang Diperbaiki, Pemkot Mulai Terapkan Contraflow
- Menteri UMKM Ajak Mahasiswa Berwirausaha dan Ciptakan Lapangan Kerja
- Ciputra Life Bukukan Laba Rp99,3 Miliar, Premi Semester I 2026 Tumbuh 53 Persen
- Silaturahmi ke PDM Depok, Kapolres Christian Rony Putra Ajak Muhammadiyah Perkuat Kamtibmas
- Bursa Wirausaha Unggulan Hadir di Sumut, Kementerian UMKM Buka Akses Pasar dan Pembiayaan
- Dari Jakarta ke Flores, Kemenhub Salurkan Bantuan Korban Gempa Lewat Laut dan Udara
Pelayanan Standar Kesehatan Perlu Ditingkatkan, Pinta Ketua Komisi III DPRD Barsel, H.Zainal Khairu
Buntut Pertandingan \"Sabun\" di Olimpiade London

Keterangan Gambar : Suasana pertandingan memalukan itu.
MEGAPOLITANPOS.COM : BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Barsel, H Zainal Khairuddin meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng), mampu memberikan persepsi yang sama kepada petugas medis di semua tingkatan, Ini agar pelayanan kesehatan kepada publik dapat terpenuhi dan semakin membaik. Ia pun berharap semua stakeholder penyelenggara pelayanan kesehatan di Barsel mulai dari kabupaten hingga Puskesmas untuk bisa menyamakan standar pelayanan kesehatan. "Khususnya untuk warga-warga yang notabenenya tidak mampu, tidak ada BPJS, hingga tidak ada KTP atau sejenisnya," ucapnya, Jumat (11/3/2022). Menurutnya, tidak semua masyarakat Barsel itu adalah orang yang mampu dan masih banyak yang belum memiliki kartu pengenal identitas. Namun, ketika mereka memerlukan pelayanan publik baru menyadari pentingnya KTP. Artinya, masyarakat kita ini secara faktual mereka memang penduduk kita tetapi secara adminitrasi tidak. "Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan publik karena merekalah yang menjadi objek pelayanan tersebut," pungkasnya.(Ade/Red/MP)

.jpg)















