Breaking News
- Menkop Ferry Optimis Satu Data Indonesia Bakal Percepat Proses Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih
- Pemkab Majalengka dan OJK Dorong Relaksasi KUR, Perbankan Diharap Turut Berkontribusi
- Pemkab Barito Utara Dorong Konsolidasi Ormas TBBR Lewat Rapimda I
- Fuomo Dorong Kreator Indonesia Jadi Pelaku Bisnis, Siapkan Fitur AI Analytics Engine
- DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
- Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
- DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemkot Tangerang Tangani Banjir
- Ketua DPRD Terima Tokoh Agama dan Masyarakat, Tabayun Soal Isu Revisi Perda 7 & 8
- AC Manual vs AC Digital di Mobil Modern: Prinsip Sama, Cara Rawatnya Tak Boleh Salah
- Raymond Indra dan Joaquin Ukir Runner-up di Istora, Disebut Penerus Kevin/Marcus
Pelayanan Standar Kesehatan Perlu Ditingkatkan, Pinta Ketua Komisi III DPRD Barsel, H.Zainal Khairu
Buntut Pertandingan \"Sabun\" di Olimpiade London

Keterangan Gambar : Suasana pertandingan memalukan itu.
MEGAPOLITANPOS.COM : BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Barsel, H Zainal Khairuddin meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng), mampu memberikan persepsi yang sama kepada petugas medis di semua tingkatan, Ini agar pelayanan kesehatan kepada publik dapat terpenuhi dan semakin membaik. Ia pun berharap semua stakeholder penyelenggara pelayanan kesehatan di Barsel mulai dari kabupaten hingga Puskesmas untuk bisa menyamakan standar pelayanan kesehatan. "Khususnya untuk warga-warga yang notabenenya tidak mampu, tidak ada BPJS, hingga tidak ada KTP atau sejenisnya," ucapnya, Jumat (11/3/2022). Menurutnya, tidak semua masyarakat Barsel itu adalah orang yang mampu dan masih banyak yang belum memiliki kartu pengenal identitas. Namun, ketika mereka memerlukan pelayanan publik baru menyadari pentingnya KTP. Artinya, masyarakat kita ini secara faktual mereka memang penduduk kita tetapi secara adminitrasi tidak. "Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan publik karena merekalah yang menjadi objek pelayanan tersebut," pungkasnya.(Ade/Red/MP)












.jpg)




