Breaking News
- Bunga PNM Mekaar Akan Dipangkas, Presiden Prabowo Dorong Keadilan Ekonomi Berbasis Pancasila
- Anggota DPRD Barito Utara H Nurul Anwar Sampaikan Pesan Idul Adha 1447 H,Perkuat Kepedulian dan Kebersamaan
- Anggota DPRD Barito Utara Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-63 untuk Ketua DPRD Hj Mery Rukaini
- Kodim 1013 Muara Teweh Ucapkan Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus 2026
- DPRD Hadiri Rakor Tata Kelola Pemkab Barito Utara di Gedung KPK RI
- BRI Life Hadirkan CSR Berkelanjutan: Dari Kesehatan Mata hingga Penguatan Ekonomi Desa
- KPK Dampingi Perbaikan Tata Kelola, Pemkab Barito Utara Siapkan Langkah Pembenahan
- Di Forum KPK, Bupati Shalahuddin Beberkan Evaluasi Tata Kelola Pemkab Barito Utara
- Polisi dan Masyarakat Barito Utara Bersinergi Jaga Kerukunan Antarumat Beragama
- Kolaborasi Lintas Kementerian Dorong UMKM Kreatif Naik Kelas Lewat Akad Massal KUR di Bali
Pelayanan Standar Kesehatan Perlu Ditingkatkan, Pinta Ketua Komisi III DPRD Barsel, H.Zainal Khairu
Buntut Pertandingan \"Sabun\" di Olimpiade London

Keterangan Gambar : Suasana pertandingan memalukan itu.
MEGAPOLITANPOS.COM : BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Barsel, H Zainal Khairuddin meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng), mampu memberikan persepsi yang sama kepada petugas medis di semua tingkatan, Ini agar pelayanan kesehatan kepada publik dapat terpenuhi dan semakin membaik. Ia pun berharap semua stakeholder penyelenggara pelayanan kesehatan di Barsel mulai dari kabupaten hingga Puskesmas untuk bisa menyamakan standar pelayanan kesehatan. "Khususnya untuk warga-warga yang notabenenya tidak mampu, tidak ada BPJS, hingga tidak ada KTP atau sejenisnya," ucapnya, Jumat (11/3/2022). Menurutnya, tidak semua masyarakat Barsel itu adalah orang yang mampu dan masih banyak yang belum memiliki kartu pengenal identitas. Namun, ketika mereka memerlukan pelayanan publik baru menyadari pentingnya KTP. Artinya, masyarakat kita ini secara faktual mereka memang penduduk kita tetapi secara adminitrasi tidak. "Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan publik karena merekalah yang menjadi objek pelayanan tersebut," pungkasnya.(Ade/Red/MP)

.jpg)







.jpg)







