Breaking News
- Kodim 0506/Tgr Gelar Pembukaan Persami Siswa/Siswi KKRI Gelombang VII Semester II TA 2026
- Babinsa Bersama Komduk Intensifkan Patroli Malam, Antisipasi Gangguan Kamtibmas
- Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran
- Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Dorong Kebangkitan UMKM Pascabanjir Sumatera
- Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman
- Babinsa Koramil Btc Dan Koramil Pda Bersama Komduk Wujudkan Tangerang Aman Kondusif.
- Menkop Ferry Juliantono Dorong Pesantren Jadi Pusat Lahirnya Pengusaha Baru
- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
Pelayanan Standar Kesehatan Perlu Ditingkatkan, Pinta Ketua Komisi III DPRD Barsel, H.Zainal Khairu
Buntut Pertandingan \"Sabun\" di Olimpiade London

Keterangan Gambar : Suasana pertandingan memalukan itu.
MEGAPOLITANPOS.COM : BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Barsel, H Zainal Khairuddin meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng), mampu memberikan persepsi yang sama kepada petugas medis di semua tingkatan, Ini agar pelayanan kesehatan kepada publik dapat terpenuhi dan semakin membaik. Ia pun berharap semua stakeholder penyelenggara pelayanan kesehatan di Barsel mulai dari kabupaten hingga Puskesmas untuk bisa menyamakan standar pelayanan kesehatan. "Khususnya untuk warga-warga yang notabenenya tidak mampu, tidak ada BPJS, hingga tidak ada KTP atau sejenisnya," ucapnya, Jumat (11/3/2022). Menurutnya, tidak semua masyarakat Barsel itu adalah orang yang mampu dan masih banyak yang belum memiliki kartu pengenal identitas. Namun, ketika mereka memerlukan pelayanan publik baru menyadari pentingnya KTP. Artinya, masyarakat kita ini secara faktual mereka memang penduduk kita tetapi secara adminitrasi tidak. "Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan publik karena merekalah yang menjadi objek pelayanan tersebut," pungkasnya.(Ade/Red/MP)


.jpg)








.jpg)




