MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Blitar LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia Tuntut Transparansi Penindakan Hukum, Lembaga pegiat anti korupsi GPI, Jaka Prasetya menyampaikan orasi dan pengerahan ratusan massa pada Senin (18/09/23). Sebagai ketua Ormas GPI Jaka Prasetya menyampaikan beberapa temuan kasus di lingkup Pemerntah Kabupaten Blitar yang dianggap selama ini belum ada tindakan nyata oleh Aparat Penegak Hukum di Blitar yang ditersangkakan.

" Dalam rangka menyikapi beberapa dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan penanganan perkara yang diduga tidak profesional, kami  melakukan kegiatan aksi unjuk rasa, agar hukum ditegakkan,"ujar Jaka  

Mimbar bebas yang melibatkan komponen dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam wadah Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia mengangkat Tema "Rakyat Berteriak, penanganan kasus dugaan korupsi harus dipersoalkan". 

Baca Lainnya :

• Menjangkau Siberut Memperkuat Wirausaha Terdampak Bencana
• Status Tanggap Darurat Karhutla Barito Utara Diperpanjang hingga 15 Oktober
• Pemkab Barut Tegaskan Arah Kebijakan RAPBD 2027
• Sport City Jadi Strategi Baru Kota Tangerang Gerakkan Hotel, UMKM dan Tingkatkan Ekonomi.
• Melihat Lebih Dekat Batik Khas Kota Tangerang dan Upaya Pelestariannya.

"Kami LSM GPI  minta usut tuntas dugaan korupsi dalam pengelolaan aset-aset Pemkab. Blitar. Tentang Pengelolaan PDAM, tanah esk Bengkok, tentang  Pengelolaan Rumah Sakit Ngudi Waluyo, Pengelolaan RSUD Srengat - Sewa Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Blitar,"paparnya.

Jaka Prasetya juga menilai selama ini APH masih setengah hati dalam  membongkar dugaan Korupsi, bahkan diduga ada kecenderungan APH tidak masiv dalam penanganan kasus - kasus korupsi di Kabupaten Blitar.

Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi tukar guling tanah pemda yang diperuntukan perumahan di desa Jatilengger Kecamatan Ponggok.

Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia lebih lanjut menekankan, kususnya terhadap pemerintahan sekarang dinilai tidak ada kemajuan yang signifikan yang mengarah pada kepentingan masyarakat dibidang pembangunan untuk itu.

"Pemberian anggaran untuk pembangunan rumah sakit yang disinyalir sarat dengan unsur KKN dan berpeluang di korupsi, kami minta agar APH mengusut tuntas penanganan dugaan korupsi terjadi pungli di Kabupaten Blitar," imbuhnya.

Saat berorasi di depan Kantor Dewan Jaka Prasetya juga mengharap agar para wakil rakyat ini betul betul amanah mengemban tugas membawa aspirasi rakyat, mengingat perjuangan masyarakat Kanigoro telah berkontribusi menyerahkan tanah aset untuk pembangunan gedung Dewan maupun Kantor Bupati.

" Selama ini DPRD belum pernah menambahkan sejengkal tanah aset tanah, bahkan seperti tanah aset di Jatilengger hingga sekarang juga belum ada kejejalasannya, hal itu disebabkan masalah harga tanah yang terus melambung, sehingga tidak sesuai dengan harga tanah saat ini, banyak tanah aset yang hilang, dan selama ini DPRD tidak pernah membuat perencanaan untuk penambahan aset pemerintah Kabupatem Blitar,"pungkasnya.

Dalam melakukan orasi LSM GPI saat itu, para pendemo secara perwakilan di temui oleh Komisi I DPRD Kabupaten Blitar untuk dengar pendapat yang melibatkan pejabat tehnis OPD Pemkab Blitar. (za/mp)