MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - DPRD Kabupaten Barito Utara, gelar Rapat Dengar Pendapat, terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada Barito Utara.

Dilaksanakan di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (10/03/2025)

Pemerintah Kabupaten Barito Utara  yang diwakili Asisten setda bidang Administrasi Umum, Yaser Arafat menyampaikan bahwa
RDP ini digelar sebagai tindak lanjut atas keputusan MK yang memerintahkan PSU di dua TPS di Kabupaten Barito Utara, yaitu TPS 01 kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 desa Malawaken kecamatan Teweh Baru.

Baca Lainnya :

• Sachrudin: Perkuat Pelayanan agar Pelaku Usaha Makin Betah.
• Tak Cuma Warisan, Sachrudin: Seni Budaya Keagamaan Harus Berjaya Lintas Generasi.
• Hasil Sinergi, Maryono: Wujudkan Pemerataan & Infrastruktur Kian Dekat Warga .
• Bupati Eman Gebrak Ronda Majalengka, Desa Aktif Bakal Diganjar Hadiah
• Sidak Proyek Joko Pangon Ini Catatan Komisi III DPRD Kota Blitar.

Pada kesempatan ini, Yaser Arafat beserta jajaran Pemerintah Daerah menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan PSU yang Transparan dan Demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami siap mendukung penyelenggaraan PSU agar berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan," ucap  salah satu perwakilan Pemkab Barut.

Sementara itu, KPU maupun  Bawaslu Barito Utara, memastikan bahwa seluruh proses PSU akan diawasi secara ketat guna menghindari pelanggaran dan memastikan hak pilih masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, dalam pertemuan yang membahas kesiapan teknis dan logistik pelaksanaan PSU,  juga ditekankan pentingnya menjaga Netralitas dan Kondusivitas selama proses Pemungutan Suara Ulang.

Adapun hasil dari RDP pemungutan suara ulang (PSU) bersama DPRD dan Stakeholder terkait yaitu KPU dan Bawaslu siap melaksanakan PSU pasca putusan MK pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2025.

Dengan adanya PSU ini, diharapkan hasil Pemilu dapat mencerminkan pilihan masyarakat secara jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.

Hadir pada kegiatan Anggota DPRD Barito Utara,  Pemkab Barut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur Forkopimda lainnya.
(A)