MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar  - Pembangunan jalan hot mix yang terletak di jalan Arjuno desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro menuai polemik dari masyarakat, pasalnya proyek yang usai dikerjakan tanpa papan nama tidak juga menyebutkan sumber dana serta volume dan nama pihak ke tiga selaku pelaksana. Padahal dalam aturan penyedia barang dan jasa melalui Perpres Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara aturan jelas tidak bisa dibantahkan, semua mekanisme harus dilalui. Proyek tanpa papan nama patut dipertanyakan .

Terkait hal tersebut Wabup Blitar Ramat Santoso S.H, M.H Santoso menanggapi santernya polemik di masyarakat yang mensinyalir bahwa proyek di jalan Arjuno Minggirsari diduga proyek bodong, Rahmat Santoso angkat bicara Sabtu malam (06/05/2023)  " Terkait kegiatan proyek yang menggunakan dana pribadi, tidak ada penyebutan volume panjang kali lebar dan tingginya pekerjaan,"ungkapnya

Baca Lainnya :

• Legislator DPR RI Ateng Sutisna Hadirkan Posko Mudik Gratis di Pantura Subang - Pamanukan
• Ateng Sutisna Soroti Target Nol Open Dumping 2026, Dorong Reformasi Total dan Solusi RDF Berbasis Desa
• Dinas PUPR Pastikan Tak Ada Jalan Berlubang Jelang Lebaran 1447 Hijriah
• KNPI Majalengka Konsolidasi Besar, Pemuda Didorong Jadi Motor Pembangunan Daerah
• Wakil Ketua DPC Gerindra: Peran Media Diakui Jembatan Komunikasi Kemasyarakatan Handal.

Rahmat Santoso yang juga ketua DPP IPHI ini juga menekankan, pembangunan yang menggunakan anggaran negara, baik  jalan, drainage, talut maupun saluran, papan nama proyek harus terpasang secara jelas sebelum pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan.

"Kalau terkait paket pekerjaan Hotmix Jalan Gang Arjuno, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang sudah dikerjakan itu dan tidak ada papan nama proyeknya, bisa dari bantuan  dana pribadi saya juga bisa tidak, karena setelah hari raya tim saya belum melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan," jelas Wabup Rahmat.

Rahmat Santoso juga  memastikan secara aturan, bahwa setiap pelaksanaan kegiatan proyek fisik dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Blitar, maupun Dinas lainya pasti terpasang papan nama proyek dengan baik. ** (za/mp)