Kemacetan Jakarta Tak Kunjung Teratasi, PSI Minta Pemprov DKI Tambah Lokasi Park And Ride

Keterangan Gambar : Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendorong Pemprov DKI Jakarta memperbanyak fasilitas kantong parkir
MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendorong Pemprov DKI Jakarta memperbanyak fasilitas kantong parkir _park and ride_ untuk menambah jumlah pengguna transportasi umum.
“Salah satu yang membuat warga Jakarta tidak naik transportasi umum adalah jarak tempuh dari rumah ke halte/stasiun. Konsep _park and ride_ bisa jadi solusi bagus yaitu dengan menyediakan tempat parkir di dekat tempat naik kendaraan umum,” kata Ara sapaan akrab Anggara.
Baca Lainnya :
- Bantuan Alsintan dari Kementan RI, Bupati H Eman Suherman Sampaikan Terimakasih dan Tegaskan Jangan Dijual
- Pemkot Blitar Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Wujudkan Pemerintah Kota Blitar Semakin SAE dan Tangguh
- Danramil 14/Panongan Ambil Apel Pagi Berikan Pengarahan Kepada Anggota
- Detikom Regional Summit di BIJB Kertajati, Ungkap Investasi dan Investor Kawasan Rebana
- Disnaker Memandang Penting Sertifikasi Kompetensi Berdasarkan Klaster Skema Digital Marketing
“Tarif _flat_ dari tempat parkir juga membuat masyarakat mau parkir di sana karena harganya murah tetap sama walau berjam-jam parkir,” tambahnya.
Ara menyebut bahwa sebenarnya Pemprov DKI saat ini telah memiliki 9 lokasi _park and ride_ namun jumlah tersebut masih terlalu sedikit dibanding mobilitas di Jakarta.
“Saat ini baru ada 9 lokasi kantong parkir dengan konsep ini. Jaman Gubernur Anies sebenarnya direncanakan membangun 4 lokasi (Glodok, Kebon Kacang, Roxy, Cempaka Mas) lagi tetapi tidak terealisasi,” pungkasnya.
Ia juga menyarankan fasilitas _park and ride_ dibangun vertikal untuk memaksimalkan luasan lahan yang ada serta berkolaborasi dengan pihak swasta.
“Pasti hambatannya adalah keterbatasan lahan, maka saya sarankan dibangunnya vertikal. Bisa juga kerjasama menggunakan bangunan milik swasta,” tutupnya. ** (Jhn)
