MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Sorotan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan Jembatan Leuweunggede, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, mendapat respons tegas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka.

Kepala Bidang Bina Marga PUTR Kabupaten Majalengka, Iid Junaedi Rahman, ST., M.Si., menegaskan bahwa penerapan K3 dalam pekerjaan konstruksi wajib dilaksanakan dan tidak boleh hanya bersifat formalitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Iid merespons dokumentasi aktivitas pekerja di proyek Jembatan Leuweunggede yang memperlihatkan sejumlah pekerja beraktivitas di area konstruksi pada ketinggian. Dokumentasi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penggunaan alat pelindung diri (APD).

Baca Lainnya :

• Kabid PUTR Majalengka Tegas : K3 Proyek Jembatan Harus Konsisten
• Proyek Jembatan Rp 7,35 M di Majalengka Disorot, K3 Dipertanyakan
• Pengurus KONI Kota Blitar Keluhkan Anggaran Cabor Tak Kunjung Cair
• Disperkimta Tangsel Libatkan Warga Awasi Pembangunan Infrastruktur Lingkungan
• Kementerian UMKM Dorong Pengusaha Perkuat Fundamental Sebelum Menembus Pasar Ekspor

"Terkait dengan penerapan K3 harus dilaksanakan dan pelaksanaannya harus secara konsisten," tegas Iid, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, keselamatan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan proyek konstruksi. Karena itu, penyedia jasa harus memastikan ketentuan K3 benar-benar diterapkan selama pekerjaan berlangsung.

Jika Lalai, PUTR Akan Kembali Beri Arahan

Iid tidak menampik pentingnya evaluasi apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan penerapan K3 yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Ia mengatakan, pihaknya akan kembali memberikan arahan dan perintah kepada penyedia jasa apabila penerapan K3 tidak dilaksanakan.

"Apabila tidak dilaksanakannya K3 tersebut maka akan dilakukan kembali arahan dan perintah kepada penyedia agar K3 dilaksanakan dengan baik dan konsisten," ujarnya.

Sikap tersebut menjadi penegasan bahwa Dinas PUTR tidak ingin aspek keselamatan pekerja terabaikan di tengah pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah.

Kabid Bina Marga : Kami Sudah Memperoleh Dokumentasi K3

Lebih lanjut, Iid menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh dokumentasi terkait pelaksanaan K3 pada proyek tersebut.

"Kami memperoleh dokumentasi atas pelaksanaan K3 tersebut," katanya.

Pernyataan ini menjadi penting di tengah munculnya dokumentasi lapangan yang memicu sorotan. Dengan adanya dokumentasi tersebut, Dinas PUTR memiliki dasar untuk melihat pelaksanaan K3 secara lebih menyeluruh dan memastikan standar keselamatan diterapkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, pihak pelaksana sebelumnya memberikan klarifikasi bahwa dalam dokumentasi tersebut terdapat kondisi ketika pekerja sempat membuka helm karena cuaca panas. Menurut pelaksana, helm kemudian kembali digunakan saat pekerjaan dilanjutkan.

Namun, bagi Dinas PUTR, pesan yang disampaikan Iid jelas bahwa K3 harus dilaksanakan dengan baik dan konsisten.

Proyek Rp 7,35 Miliar Jadi Ujian Pengawasan

Proyek pembangunan Jembatan Leuweunggede sendiri memiliki nilai kontrak Rp 7.352.119.890 dan bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026.

Dengan nilai pekerjaan miliaran rupiah, perhatian terhadap keselamatan pekerja menjadi bagian yang tidak boleh dikesampingkan.

Pekerjaan konstruksi jembatan memiliki sejumlah risiko, terlebih aktivitas dilakukan pada struktur besi dan area berketinggian. Karena itu, penggunaan APD serta penerapan prosedur K3 harus menjadi bagian dari pengawasan rutin.

Penegasan Kabid Bina Marga PUTR Majalengka tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa persoalan K3 tidak boleh dianggap remeh. Bukan hanya jembatannya yang harus kokoh, tetapi sistem keselamatan orang-orang yang membangunnya juga harus kuat.

Kini, konsistensi penerapan K3 di lapangan menjadi pembuktian atas penegasan Dinas PUTR Kabupaten Majalengka tersebut. ** (agit)