MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Keberadaan papan informasi susunan kepanitiaan Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan (P2SP) pada program revitalisasi satuan pendidikan di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, menjadi perhatian setelah papan tersebut tidak terlihat dalam dokumentasi lapangan terbaru.

Padahal, Kepala Bidang PAUDIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Budie Winarto, S.Pd., M.I.P., sebelumnya menyampaikan bahwa saat dirinya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke lapangan, informasi terkait kegiatan tersebut tersedia.

Dalam komunikasi WhatsApp, Budie menyatakan dengan apresiasi terima kasih atas informasi yang disampaikan. Ia meyakinkan bahwa selama monev dipastikan telah lengkap atau ada.

Baca Lainnya :

• Warga Cium Bau Tak Sedap, Ustaz Latif Ditemukan Meninggal Diperkirakan Sudah 3 Hari
• Titiek Soeharto Dorong Pemerintah Serap Telur Peternak dan Atasi Kelangkaan Jagung
• Perpres Ojol Baru Atur Kemitraan, Tarif hingga Perlindungan Sosial Pengemudi
• 77 Ribu Aduan Bansos Menggunung, Dinsos Majalengka Disorot
• Jamaah Haji 2027 Dapat Subsidi Rp 3 Juta, Pelunasan Jadi Rp 23,24 Juta

Pernyataan itu kemudian dibandingkan dengan kondisi lapangan pada Rabu (9/9/2026). Salah satunya yakni di TK Budi Asih 8 Singawada, Kecamatan Rajagaluh, papan informasi anggaran program terlihat terpasang dan mencantumkan P2SP sebagai pelaksana, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026, serta nilai bantuan sebesar Rp 209.461.000.

Namun, papan yang memuat susunan kepanitiaan P2SP tidak terlihat. Kondisi tersebut kemudian dikonfirmasi kembali kepada Kabid PAUDIKMAS. Menanggapi adanya perbedaan antara kondisi saat monev dengan dokumentasi terbaru, Budie menegaskan akan segera melakukan pengecekan kembali ke lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan fakta sebenarnya, sekaligus memberikan kejelasan apakah papan kepanitiaan memang sebelumnya terpasang, kemudian dilepas, dipindahkan, atau terdapat alasan lain.

Sementara itu, dari komunikasi dengan seseorang yang mengaku ikut sebagai panitia P2SP, diperoleh keterangan bahwa papan informasi kepanitiaan masih dalam proses pencetakan dan belum dipasang.

Perbedaan informasi inilah yang menjadi titik perhatian. Bukan papan anggarannya yang dipersoalkan, karena papan informasi anggaran sudah tersedia, melainkan keberadaan papan yang menunjukkan struktur kepanitiaan P2SP.

Terlebih, program revitalisasi tersebut memiliki nilai bantuan yang cukup besar, sehingga keterbukaan mengenai pelaksana kegiatan menjadi bagian penting dalam pengawasan publik.

Namun demikian, kondisi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran atau penyimpangan. Pengecekan ulang yang dijanjikan Kabid PAUDIKMAS justru menjadi langkah penting untuk mempertemukan keterangan sebelumnya dengan kondisi faktual terbaru.

Publik kini menunggu hasil pengecekan tersebut. Apakah papan kepanitiaan memang pernah ada saat monev, atau masih dalam proses pemasangan?

Jawaban dari pengecekan lapangan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka diharapkan dapat membuat persoalan ini terang, sekaligus memastikan transparansi pelaksanaan P2SP tetap terjaga. ** (Agit)