MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut telah pengembalian anggaran  pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp. 44 triliun ke kas negara.

Capaian tersebut merupakan hasil efesiensi dari sejumlah langkah penghematan anggaran, mulai dari penyesuaian alokasi anggaran, efisiensi insentif yayasan, hingga penghematan biaya operasional dapur, serta pengembalian dana ke kas negara yang berasal dari virtual account fiktif.

Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar dalam agenda Refleksi 100 Hari Kinerja Kepala BGN, Kamis (29/10/2026).

Baca Lainnya :

• Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan Tindak 20 Korporasi terkait Kasus Karhutla
• Raffi Ahmad Bareng Ratusan Mahasiswa, Polisi dan TNI Deklarasi Pemuda Indonesia
• BGN Klaim Kembalikan Anggaran MBG hingga Rp 44 Triliun ke Kas Negara
• Industri Olahraga Indonesia Dinilai Belum Optimal, KADIN Dorong Wirausaha Muda Naik Kelas
• Gun Sriwitanto Apresiasi Penghargaan Pemkab Barito Utara, Dorong Kolaborasi Berkelanjutan

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dar menjelaskan bahwa salah satu komponen efisiensi berasal dari penyesuaian alokasi anggaran BGN, yang semula sebesar Rp. 268 triliun menjadi Rp. 229 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program.

"Sampai dengan 100 hari ini, dari awal kami dilantik, kami telah membuat pengembalian atau membuat efisiensi lagi. Pertama, setelah kami hitung lagi dari Rp268 triliun yang dialokasikan, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp. 229 triliun, sehingga ada Rp. 38 triliun anggarannya yang kami kembalikan ke kas negara," jelas Mas Dar.

Selain penyesuaian alokasi anggaran, efisiensi juga dilakukan terhadap insentif yayasan yang menjadi mitra pelaksana MBG. Mas Dar menjelaskan bahwa BGN telah menerbitkan kebijakan pada 5 Oktober 2026 lalu untuk menyesuaikan besaran insentif tersebut yang semula Rp. 6 juta perhari menjadi Rp. 2.000 per ompreng.

"Maka kami telah mengeluarkan di tanggal 5 Oktober yang lalu, kami kembalikan dari Rp. 6 juta flat berapa pun omprengnya, kami kembalikan ke Rp2.000, dan berapa yang dihemat dari situ adalah sekitar Rp.2,5 triliun sampai Rp.3 triliun. Sampai dengan akhir tahun, kami hemat, kami selamatkan," ujarnya.

Langkah efisiensi berikutnya dilakukan melalui penataan dana operasional dapur. Pada periode sebelumnya, dana operasional sebesar Rp. 3.000 menggunakan sistem at cost. Menurut Mas Dar, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan apabila biaya yang dilaporkan melebihi batas yang seharusnya, misalnya mencapai Rp. 4.000,- hingga Rp. 5.000,-.

Untuk memperkuat pengendalian penggunaan anggaran, BGN menetapkan aturan baru yang membatasi dana operasional maksimal sebesar Rp3.000. Kebijakan ini dapat menghasilkan penghematan tambahan hingga Rp.3 triliun sampai akhir tahun.

"Maka hari ini, tadi pagi, saya sudah pegang aturan baru untuk dana operasional itu up to maksimal Rp3.000, tidak lebih dari Rp3.000. Maka selisihnya dikalikan dengan sisa akhir tahun, dikalikan dengan jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp. 3 triliun lagi kita bisa hemat," tegas Mas Dar.

Di luar efisiensi anggaran tersebut, BGN juga melakukan pengembalian dana ke kas negara. Pengembalian ini terdiri atas Rp. 311,25 miliar dari hasil penyisiran terhadap 414 rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah atau fiktif, serta Rp. 160,37 miliar sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian, efisiensi dan pengembalian dana tersebut menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan anggaran program dikelola secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

"Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat dalam waktu 100 hari totalnya adalah Rp. 44 triliun," ujar Mas Dar.

Upaya tersebut merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0 yang menempatkan integritas dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan. BGN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola program agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia.

"Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya," tegas Mas Dar.

Melalui berbagai langkah efisiensi dan penguatan akuntabilitas tersebut, BGN menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan memastikan anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.(***)