MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Penampilan Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, pada Debat Perdana Calon Presiden (Capres) 2024, mendapat respon dan apresiasi dari Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Hamdan Zoelva.

Diakui Hamdan Zoelva, penampilan Anies pada debat perdana yang mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga, sungguh diluar perkiraan.

Baca Lainnya :

• Safari Ramadan 1447 H, Bupati Eman Suherman Hadirkan Kehangatan dan Semangat SAE Keun di Putridalem
• Langkah Besar Transformasi Digital, Diskominfo Majalengka Tebar WiFi Gratis
• Nilai 32,40 dari KLH, Ateng Sutisna: Sumedang Sedang Berdiri di Bibir Krisis Sampah!
• Di Festra Ramadan, Bupati Eman Tegaskan Dukungan Kegiatan Pro Rakyat di Tengah Efisiensi
• Gentengisasi Menyala ! Saatnya Majalengka Naik Level Nasional

"Saya tidak menyangka Pak Anies (capres nomor urut 1) itu bisa menjelaskan negara hukum dan tujuan hukum, seperti seorang ahli hukum yang sedang berbicara," kata Hamdan Zoelva, di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis sore (14/12/2023).

Lanjut mantan Ketua MK itu menilai, pada debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, penyampaian Anies sudah sesuai dengan yang direncanakan. Anies yang diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), itu dianggap memang memahami situasi dan keadaan.

"Kestabilan emosi seorang presiden jadi sangat penting, karena dia bakal memutuskan sesuatu yang berdampak pada kehidupan negara dan kehidupan rakyat Indonesia yang begitu besar," cetus Hamdan.

Seperti tampak pada Debat Perdana Capres 2024 yang berlangsung di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (12/12/2023), memang terlihat berlangsung seru. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang berpasangan dengan cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertekad mengembalikan marwah Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan.(*/Anton)