MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Nurul Anwar, menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut penting sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan pemberantasan narkoba.

Baca Lainnya :

• Pasar Sudah Bagus, Sachrudin: Jaga Kebersihan dan Kenyamanannya Bersama!
• H Nurul Anwar, Relawan Antinarkoba Perlu Diperluas hingga Kecamatan dan Kelurahan
• H Nurul Anwar Dukung Percepatan Perda P4GN, Masuk Prioritas Pembahasan 2027
• H Nurul Anwar Dorong Pemkab Barito Utara Perkuat Fasilitas dan Akses Rehabilitasi Pengguna Narkoba
• Bela Kehormatan Santri, Pemuda Formula dan PBM Minta Polri Usut Dugaan Pelanggaran SOP

Hal itu disampaikannya saat mengikuti hearing bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), penggiat serta relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (02/11/2026).

Dia menegaskan, dukungan terhadap gerakan pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui pengalokasian anggaran. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan regulasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan program secara berkelanjutan.

"Kami mendukung agar semua kegiatan yang mengakomodasi upaya pemberantasan narkoba ini dapat tercantum dalam Raperda P4GN yang dimaksud," ujarnya.

Dijelaskannya pula salah satu kendala pembahasan regulasi tersebut sebelumnya adalah belum tersedianya anggaran dalam usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda/Prolegda) tahun 2026.

Karena itu, ia berharap pada 2027 mendatang pembahasan Raperda P4GN dapat diprioritaskan dan dipercepat sehingga daerah memiliki payung hukum yang jelas dalam menjalankan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Menurutnya, setelah Perda terbentuk, diperlukan pula aturan turunan sebagai pedoman teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk Peraturan Bupati (Perbup) maupun surat edaran dari Badan Kesbangpol.

"Dengan adanya regulasi di tingkat daerah, nantinya aturan turunannya juga bisa disiapkan. Sehingga pelaksanaan program P4GN memiliki dasar hukum yang jelas," katanya.

Dia sangat mengharapkan agar  pembentukan Perda P4GN tidak berhenti sebatas wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan dan penganggaran sehingga upaya melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba semakin terarah.

(A)