MEGAPOLITANPOS.COM Jakarta (09/10/2023) – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI mendorong Pemprov Jakarta untuk meningkatkan anggaran operasional mulai dari tingkat RT dan RW hingga seluruh ekosistem Kelurahan di DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI  DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Senin 9 Oktober 2023.

“Kami dari Fraksi PSI mendorong kenaikan anggaran operasional untuk RT dan RW. Juga, mendukung kenaikan insentif bagi seluruh komponen kelurahan lainnya, yaitu LMK, FKDM, PKK, Dasawisma, Jumantik, Guru PAUD, dan Marbot Masjid ”, ujar Justin

Baca Lainnya :

• Pramono Anung Dukung Kolaborasi Bank Jakarta-Persija, Target Juara untuk 500 Tahun Jakarta
• Bukan Sekadar Sponsor, Bank Jakarta Bangun Kemitraan Strategis dengan Persija
• Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
• Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman

Menurutnya, sejak 2018, anggaran operasional untuk RT-RW belum pernah mengalami kenaikan. Padahal, sebagai salah satu garda terdepan dalam melayani masyarakat, RT-RW seharusnya mendapatkan insentif yang sesuai dan layak sebagai bentuk apresiasi bagi kinerja mereka yang menjadi penghubung langsung antara masyarakat dengan pemerintah. 

“Bahkan, terdapat RT yang harus mengurus lebih dari 400 Keluarga dengan total ribuan penduduk," ungkapnya.

“Apalagi saat Pandemi COVID-19 kemarin, sangat banyak RT-RW yang mempertaruhkan keselamatannya demi melayani masyarakat, termasuk mengangkat jenazah saat tidak ada yang berani mengurusnya” sambungnya.

Justin juga mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) 1647/2018. Berdasarkan ketentuan tersebut, uang operasional RT ditetapkan Rp 2 juta per bulan. Sementara untuk RW sebesar Rp 2,5 juta per bulan.

"Upaya ini tentunya harus dibarengi dengan mengubah dasarnya, yaitu Kepgub. Maka saya minta dikepemimpinan Pak Heru yang genap setahun memberikan dampak dan legacy yang baik untuk RT-RW di Jakarta dengan segera mengubah keputusan itu," urainya.

Selain nominal yang layak, Anggota Komisi D DPRD DKI ini meminta Pemprov DKI juga untuk menjamin turunnya dana operasional yang tepat waktu dan tidak menunggak hingga berbulan-bulan.

“Dengan adanya tanggung jawab terhadap jumlah penduduk yang banyak, kami Fraksi PSI menilai, evaluasi atas kenaikan anggaran operasional ini patut dipertimbangkan ke dalam RAPBD 2024” tutup Justin. ** (Red)