MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh -  Pemkab Barito Utara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Desa  (Sos PMD) menggelar kegiatan  penyuluhan hukum pencegahan korupsi dan pelatihan Sipades bagi 93 desa se  Kabupaten Barito Utara
Dilaksanakan di aula Bappeda Muara Teweh, Senin (03/11/2025

Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 3 - 6 November 2025 dan diikuti sebanyak 277 peserta  terdiri dari kepala desa, kaur keuangan dan  ketua BPD  dari masing - masing 93 desa yang ada di Barito Utara dibuka secara resmi oleh wakil Bupati Barito Utara, Felik Sonadie.
Sesuai laporan ketua panitia pelaksana, Suparmi A Aspian  S. ST., MT,  bahwa narasumber yang akan menyampaikan materi paparan berjumlah 8 orang. Dari Kejaksaan  Negeri  Muara Teweh, , Kantor Pajak Pratama, BPPD Barito utara serta dari Dinas Sosial Pmd Kabupaten Barito Utara.

Pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada  Permendagri  nomor 20 tahun 2018 yaitu tentang pengelolaan keuangan desa serta peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2024 tentang Aset Desa, dengan tujuan  sebagai wadah sarana meningkatkan pengawasan dan Fungsi Kontrol terhadap penggunaan dana oleh Pemerintah Desa.

Baca Lainnya :

• KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
• Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
• Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
• PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
• 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM

Dalam hal ini kata Suparmi  Kepala Desa sebagai penggguna anggaran sekaligus penanggungjawab Anggaran Desa agar lebih jeli dan berhati-hati serta waspada mengelola anggaran yang ada bersama-sama dengan unsur Sekretaris Desa beserta Kaur dan Kasi selaku pelaksana pengelola keuangan desa.

Kenapa kata Suparmi  dalam kegiatan ini juga mengundang Mitra dari KPP Pratama untuk menyampaikan materi terkait Sosialisasi Pajak, dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, khususnya pajak pusat dan pajak daerah atas belanja desa yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat baik pusat maupun daerah.

" Dalam rangkaian Bimtek selama empat hari ini juga disampaikan materi terkait bagaimana mengoptimalkan Inventarisasi Aset Desa melalui Aplikasi Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa)," jelas nya mengakhiri.
(A)