MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRD Kabupaten Barito Utara, yang digelar di ruang rapat DPRD setempat, Senin (20/07/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.

Baca Lainnya :

• Danantara Tinjau PNM Mojokerto, Perkuat Pemberdayaan 73 Ribu Nasabah Ultra Mikro
• Pemprov DKI Perkuat Pencegahan Kebakaran, APAR Disiapkan di Tiap RW
• Bupati Tegaskan WTP ke-11 Bukan Sekadar Prestasi, tetapi Bukti Tata Kelola Keuangan yang Berorientasi pada Masyarakat
• Pin Garuda Emas PAW Hendi Sang Jurnalis Siap Laksanakan Tugas Partai
• Bupati Barito Utara Tegaskan Komitmen Perkuat PAD dan Efektivitas Belanja Daerah

Dalam penyampaiannya, Bupati H. Shalahuddin memberikan tanggapan terhadap berbagai masukan, saran, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah terus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang efektif serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Pencapaian Opini WTP ke-11 ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat," tegas Bupati.

Melalui jawaban pemerintah tersebut, Bupati berharap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, sehingga menghasilkan kebijakan yang mendukung kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

(Dd)