MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, resmi melantik Sekretaris Badan Nasional Pengelaola Perbatasan (BNPP RI) Zudan Arif Fakhrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (7/1/2025).

Pelantikan ini menjadi tonggak baru setelah satu dekade BKN tidak memiliki kepala definitif. Zudan menggantikan Haryomo Dwi Putranto yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN.

Dalam sambutannya yang disampaikan melalui siaran langsung YouTube resmi BKN, Rini menekankan pentingnya peran strategis Kepala BKN dalam menghadapi berbagai tantangan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Baca Lainnya :

• Hetty Koes Endang Siap Tampil Meriahkan Konser Boney M, 50th Anniversary Tour di Jakarta
• DPRD) Kota Tangerang mengapresiasi inovasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung PBG
• Babinsa Koramil Cibodas Antisipasi Bersihkan Lingkungan
• Ketahanan Pangan, Pelda Hery Monitoring Panen Lele Perdana
• Rumah Indent Belum Serah Terima Kunci, Konsumen villagio Residence Kecewa

"Setelah 10 tahun baru ada pelantikan Kepala BKN definitif. Alhamdulillah, hari ini kita sudah punya Kepala BKN yang definitif," ujar Rini dengan penuh optimisme.

Rini menjelaskan bahwa tugas pertama yang akan dihadapi Zudan adalah penyelesaian masalah tenaga honorer yang selama ini menjadi isu krusial di sektor ASN.

"Besok kita langsung rapat perdana untuk menyelesaikan tenaga honorer. Tugas pertama ini cukup berat karena menjadi kewajiban kita bersama," kata Rini.

Dalam konteks ini, Rini juga menegaskan pentingnya digitalisasi data pegawai, peningkatan kompetensi ASN, serta pengelolaan manajemen ASN yang lebih profesional.

"Pastikan asesmen terhadap ASN dilakukan secara objektif dan kompetensi mereka terus dikembangkan. Mari kita budayakan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berbasis teknologi modern," tambahnya.

Pelantikan Zudan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BKN.

Keputusan tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 12 Desember 2024. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo memberikan pesan khusus kepada Zudan untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan ASN.

"Kita memasuki era baru di mana digitalisasi menjadi kunci. BKN harus memimpin dengan inovasi dan memastikan seluruh ASN siap menghadapi tuntutan zaman," ujar Prabowo dalam pesan tertulisnya.

Sebagai Kepala BKN, Zudan diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan ASN. Salah satu fokusnya adalah implementasi sistem penilaian berbasis kinerja dan kompetensi.

"Saya percaya Pak Zudan mampu membawa visi baru untuk BKN, terutama dalam memajukan pengelolaan ASN yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi," kata Rini.

Zudan Arif Fakhrulloh bukan nama baru di lingkup pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, pria birokrat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri sebelum memimpin jabatan sebagai Sekretaris BNPP RI.

Kemudian, selama masa jabatannya sebagai Sekretaris BNPP RI, Zudan juga dipercaya untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sejak bulan Mei 2024 lalu.

Sebelumnya Prof Zudan, juga menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 Mei 2024. Dan Ia juga memiliki pengalaman jadi Penjabat Gubernur Gorontalo, untuk masa jabatan 28 Oktober 2016 - 12 Mei 2017.

Dalam kapasitas tersebut, ia dikenal sebagai pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, terutama dalam peningkatan layanan publik dan pengelolaan perbatasan. 

Perlu diketahui juga, bahwa selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel, Zudan juga dinobatkan sebagai Penjabat Gubernur atau Kepala Daerah (KDH) terbaik seluruh Indonesia oleh Mendagri Tito Karnavian.

Selain itu, Zudan menjabat sebagai Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di mana ia aktif mendorong profesionalisme ASN. 

"Kami siap mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun ASN yang kompeten dan berintegritas," ujar Zudan dalam salah satu pernyataannya.

Dalam pidato pelantikannya, Zudan menyampaikan komitmennya untuk membawa BKN menjadi lembaga yang lebih modern dan inovatif. Ia menyadari beratnya tantangan yang dihadapi, terutama dalam penyelesaian masalah tenaga honorer dan peningkatan kompetensi ASN.

"Saya sangat bersyukur atas kepercayaan ini. Tugas besar sudah menanti, termasuk penyelesaian tenaga honorer dan percepatan digitalisasi data ASN. Kami akan bekerja keras untuk menjawab harapan masyarakat," ujar Zudan.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mengatasi tantangan tersebut. 

"Kolaborasi adalah kunci. Kami akan bermitra dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan transformasi ASN yang lebih baik," tambahnya.

Pada momentum pelantikan ini juga, Zudan menungkapkan rasa terima kasih atas kerja sama kepada seluruh pegawai di BNPP RI dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia. Ia juga menitipkan pesan kepada para pegawai di BNPP RI untuk dapat memajukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik agar semakin bagus.

"Terima kasih banyak kebersamaan kita hampir 2 tahun ini, dan saya berharap ke depan teman-teman di BNPP RI semakin bagus reformasi birokrasi nya, semakin bagus meritokrasinya. Serta semakin bagus kualitas pelayanan publiknya di semua PLBN maupun yang di kantor pusat," tegas Zudan.

Pelantikan Zudan Arif Fakhrulloh sebagai Kepala BKN membawa angin segar bagi pengelolaan ASN di Indonesia. Dengan latar belakang yang kuat dan visi yang jelas, Zudan diharapkan mampu menjawab tantangan besar yang dihadapi BKN.

Kolaborasi, inovasi, dan profesionalisme menjadi kata kunci dalam kepemimpinannya. Masyarakat menantikan langkah nyata dari Zudan untuk membawa perubahan positif di lingkungan ASN, khususnya dalam menyelesaikan isu tenaga honorer dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. ** (Anton)