MEGAPOLITANPOS.COM, Yogyakarta - Jelang Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Klaten, Senin (21/7/2025) besok, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono kembali menegaskan, koperasi harus dimaknai sebagai badan usaha yang menjadi prioritas, menerapkan ekonomi berbasis Pancasila dan kembali pada prinsip soko guru dalam perekonomian nasional. 

“Koperasi adalah kekuatan utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi modern,” kata Wamenkop Ferry Juliantono dalam Dialog dan Diskusi Harkopnas-78 bertajuk ‘Koperasi Inklusif Dan Inovatif: Pilar Kesejahteraan Rakyat Dan Ekonomi Berkelanjutan,’ di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (20/7/2025).

Wamenkop Ferry menegaskan bahwa, penyusunan kebijakan ekonomi nasional harus berakar pada sejarah dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. “Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, sistem ekonomi harus diatur secara adil agar koperasi dapat bersaing sejajar dengan BUMN maupun swasta,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Menkop Perkuat Peran Koperasi Dalam Ekosistem Energi Terbarukan
• Ketua Dewan Pembina PP MES Ma,ruf Amin Lantik Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Periode 2026-2031
• Menkop Ajak Lulusan Universitas Trilogi Agar Jadi Motor Penggerak KDKMP
• Kemenkop Siap Koreksi Pelaksanaan KDKMP, Dorong Peran Aktif Masyarakat
• Menkop Ajak Koperasi Tebu Rakyat Miliki Saham Pabrik Gula

Sejarah masa lalu, kata Wamenkop, pasca diberlakukannya sistem ekonomi pasar bebas, pelaku usaha besar cenderung menguasai sektor-sektor strategis. Hal ini menyebabkan koperasi kalah bersaing dan terpinggirkan oleh hegemoni pelaku pasar bermodal besar.

Meski demikian, koperasi simpan pinjam mendapat apresiasi karena peran pentingnya dalam mempertahankan eksistensi koperasi hingga saat ini. 

Saat ini, Pemerintah tengah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih sebagai bagian dari pembangunan desa berbasis ekonomi Pancasila dan berkelanjutan. 

“Besok, Presiden Prabowo akan merayakan Harkopnas ke-78 sekaligus peluncuran Kopdes/kel Merah Putih sebanyak 80.000 lebih unit di Klaten. Di mana saat ini telah masuk pada tahap pembentukan, yang selanjutnya menuju tahap operasional yang diharapkan seluruh Kopdes/kel Merah Putih bisa beroperasi di akhir tahun ini,” ucapnya.

Ferry menekankan pada tahap operasional, pentingnya persiapan model bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait. 

Selanjutnya, salah satu program yang dijalankan adalah menjadikan koperasi desa sebagai penyalur gas LPG 3 kg, sebagai upaya meningkatkan peran koperasi dalam distribusi kebutuhan masyarakat.

“Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah berharap koperasi dapat mengejar ketertinggalan, memperkuat aset, dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing secara nasional,” kata Ferry.

Wamenkop turut mengapresiasi Provinsi DIY, yang terus mendukung pembentukan Kopdes/kel Merah Putih. Yogyakarta merupakan provinsi atau daerah yang bisa menjadi model berlakunya sistem ekonomi Pancasila. 

“Kami menyambut keinginan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang ingin menjadikan Kopdes/kel Merah Putih menjadi alat atau instrumen yang akan membangkitkan ekonomi rakyat, tetapi dengan dukungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, Pemprov DIY telah menjalankan program revitalisasi koperasi dan reformasi di tingkat kelurahan dan desa sebagai bagian dari rencana pembangunan lima tahun hingga 2027. 

“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas koperasi dan mendorong kemandirian masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan ekonomi lokal,” jelas Sri Sultan.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah memverifikasi koperasi yang tidak mampu beroperasi secara efektif. Dari data yang ada, terdapat 2.704 koperasi di DIY dengan total aset mencapai Rp3,6 triliun dan anggota sebanyak 823 ribu orang. 

Pemerintah DIY juga fokus membentuk desa mandiri yang berbudaya, dengan menumbuhkan ekonomi, budaya, dan sosial desa selama dua tahun terakhir. “Hal ini bertujuan menghilangkan anggapan bahwa warga desa hanya sebagai petani, melainkan mendorong kemandirian yang lebih luas,” ujarnya.

Program pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga telah disinergikan dengan Kopdes/kel Merah Putih. Di beberapa desa sudah terdapat apotek yang menjual produk lokal, serta kemudahan akses gas elpiji 3 kilogram untuk masyarakat. 

“Kami juga berencana menggabungkan koperasi pertanian menjadi Kopdes/kel Merah Putih yang dapat mendukung kemandirian pangan dengan suplai makanan bergizi gratis,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan KPMA Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai, pentingnya mengembalikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai keadilan dan budaya lokal. 

“Koperasi harus dilihat bukan hanya sebagai badan usaha semata, tetapi sebagai sebuah gerakan ekonomi yang humanis dan berorientasi pada kemanfaatan bersama,” tegasnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).