MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Bogor - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan kepatuhan semester II tahun 2023 untuk Kota Bogor dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto di Bandung, Rabu (31/1).

Atang menyampaikan bahwa LHP BPK 2023 ini akan menjadi pembahasan khusus di DPRD Kota Bogor. Sebab, berdasarkan pemeriksaan BPK Kota Bogor perlu menyusun lebih lanjut terkait rencana penataan permukiman agar terintegrasi dengan rencana tata ruang.

“Ini akan menjadi bahan pembahasan kami di DPRD. Terutama masukkan dari BPK tadi terkait rencana penataan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang. Dengan tindak lanjut rekomendasi tersebut, semoga penanganan permukiman yang padat di Kota Bogor semakin baik,” kata Atang.

Baca Lainnya :

• H. Iing Misyahudin: Idul Fitri Momentum Sucikan Hati dan Bangkit Bangun Majalengka
• Bupati Majalengka Resmi Lepas Takbir Keliling Sambut Idul Fitri 1447 H
• Legislator DPR RI Ateng Sutisna Hadirkan Posko Mudik Gratis di Pantura Subang - Pamanukan
• Ateng Sutisna Soroti Target Nol Open Dumping 2026, Dorong Reformasi Total dan Solusi RDF Berbasis Desa
• Dinas PUPR Pastikan Tak Ada Jalan Berlubang Jelang Lebaran 1447 Hijriah

Lebih lanjut, Atang juga menyampaikan terimakasih kepada BPK Provinsi Jabar dan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk Pemerintahan Kota Bogor. Ia memastikan bahwa kedepannya Kota Bogor akan melakukan perubahan untuk pembangunan yang lebih baik lagi.

“Tentu kami mengucapkan terimakasih kepada BPK atas catatan konstruktifnya. Juga kepada Pak Gubernur atas dukungan Pemprop Jabar kepada Kota Bogor. Semoga sinergi ini semakin membawa kemajuan dalam penataan pemukiman perkotaan di Kota Bogor,” tutupnya.

Dalam acara tersebut, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menjelaskan catatan rekomendasi dari BPK Jabar ini dapat menjadi pembelajaran bersama di lingkungan Pemprov Jabar dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat, agar dapat diperbaiki secara bersama-sama.(**)