MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar acara “Silaturahmi dan bincang santai dengan Prof. Zudan/Sekretaris BNPP” bersama awak media, di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin sore (4/12/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, yang juga Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry A. Rahawarin; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Makhruzi Rahman; Kelompok Ahli (Pokli) BNPP, Irjen (Purn) Hamidin Ajiamin; para Asisten Deputi, staf BNPP dan sejumlah wartawan media massa nasional.

Baca Lainnya :

• Bupati Eman Pacu Atlet Majalengka, Target Tembus Juara Porprov 2026
• Wabup Dena Resmikan Al Khalifah, Harapan Baru Pendidikan Majalengka
• Kapolres Majalengka Taklukkan Ciremai, Kibarkan Merah Putih Raksasa
• Ciracas Targetkan 49 Biopori Jumbo untuk Kurangi Sampah
• AWI Soroti Dugaan Intimidasi Wartawan di DPRD Majalengka, Minta Klarifikasi

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Prof Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, menjaga perbatasan negara sangat penting karena Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai nomor dua terpanjang di dunia. Prof. Zudan menyebut, ada dua dimensi dalam mengelola perbatasan yaitu dimensi security (keamanan) dan dimensi prosperity (kesejahteraan).

"Dimensi security perbatasan berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan terkait dengan simbol sebuah negara. Negara asing yang memasuki perbatasan sebuah negara adalah ancaman atau tantangan bagi kedaulatan negara secara keseluruhan," kata Zudan.

Sedangkan dimensi kesejahteraan, lanjut Zudan, ditunjukkan oleh adanya pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di tempat tertentu atau di pusat kota, tapi juga di daerah perbatasan. 

"Karena itu, setiap daerah perbatasan harus dikembangkan dan dibangun agar terwujud keadilan dalam masyarakat di semua daerah," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, yang juga Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon mengatakan, pihaknya terus merumuskan sejumlah langkah mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan konsep Smart Border Post. Saat ini BNPP telah mengkoordinasikan operasional 13 PLBN yang tersebar di perbatasan negara.

"Pos Lintas Batas, bukan hanya pos keluar dan masuk orang atau barang. Tapi harus menjadi sentra industri yang bisa mendominasi produk di sebuah daerah maupun daerah di sekitarnya," ujarnya.

Robert menjelaskan, BNPP memiliki misi untuk mengoptimalkan PLBN, agar tidak hanya menjadi tempat perlintasan orang saja, tetapi juga harus menjadi pintu perlintasan barang yang dapat menjadi gerbang internasional perdagangan umum, khususnya kegiatan ekspor dan impor. 

"Ekspor hasil olahan komoditas pertanian dan perkebunan melalui PLBN mulai merambah beberapa ke negara tetangga. Tren positif ekspor ini harus terus didorong dengan konsep PLBN sebagai Smart Border Post. Hal ini akan mempercepat pengembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar PLBN maupun masyarakat pada daerah penyangga PLBN," papar Robert.

Mengelola perbatasan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja. Kata Robert, hal ini merupakan tanggung jawab bersama lintas lembaga dan juga pusat-daerah sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia.

“Menangani perbatasan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja. Ini merupakan tanggung jawab lintas lembaga dan juga pusat-daerah sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia,” ungkapnya.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry A. Rahawarin mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi terkait pembangunan infrastruktur di perbatasan negara.

"Masyarakatnya juga harus memiliki lapangan pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan. Karena itu, unsur tersebut kita gunakan untuk mendesain agar masyarakatnya sejahtera," pungkasnya. ** (Anton)