MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh - Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, melakukan Kunjungan Kerja ( Kunker) ke Kantor Dinas PUPR  Kabupaten Barito Utara, Jalan Pendreh Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh, Kemis ( 19/10/2023)

Kedatangan rombongan anggota dan Staf DPRD Kabupaten Kutai Barat ini, yang terdiri dari 9 Anggota DPRD dan 4 Staf Dewan, ke Dinas PUPR, disambut langsung dengan hangat dan penuh keakraban oleh Kepala Dinas PUPR Barito Utara, Imam Topik yang di dampingi oleh Sekdis PUPR, Roosma Diannor, Kepala Bidang Tata Kota, Zero Sota Rosadi dan bebeberapa pejabat Eselon DPUPR lainnya.

Kunjungan Kerja oleh DPRD Kutai Barat ini ke Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, dalam rangka Studi Tiru Pengelolaan Ruas Jalan Negara Yang Melintasi Jalan Kabupaten.

Baca Lainnya :

• DPRD Minta Perusahaan Tambang Beralih ke Jalan Khusus, Hentikan Hauling di KM 30
• Hauling Batu Bara Dinilai Rusak Jalan, DPRD Barito Utara Panggil Tiga Perusahaan Tambang
• Konfercab GP Ansor Barito Utara, Pemuda Didorong Jadi Motor Pembangunan Daerah
• Bupati Barito Utara Buka Konfercab GP Ansor, Tekankan Penguatan Nilai Kemanusiaan
• Menkop Ferry Optimis Satu Data Indonesia Bakal Percepat Proses Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih

Dalam penyampaiannya Kadis PUPR menjawab beberapa hal yang di tanyakan oleh anggota DPRD Kutai Barat, terkait masalah kemajuan Kabupaten Barito Utara yang maju pesat, terutama dalam hal Pembangunan inspratruktur dan vasilitas lainnya, dengan anggaran Daerah yang cukup dibilang kecil ( sedikit ) 

Dikatakan oleh Imam Topik, bahwa pihaknya selalu bersinergi kepada Instansi - instansi terkait yang ada hubungannya dengan masalah pembangunan dan pengelolaan dari Inspratruktur, salah satunya ruas jalan Negara, yang menghubungkan ke beberapa Provinsi yang ada di Kalimantan, maupun vasilitas lainnya, baik itu pihak Pemda, BPBD,Bina Marga, maupun pihak lainnya. DPUPR selalu melakukan kordinasi yang Kontinue dengan pihak BPK Pusat.

Juga masalah standar teknis dari Investor juga harus dipertimbangkan dan dikaji terlebih dahulu, sebelum investor tersebut mengajukan ijin ke Dinas Perijinan Standar kerja harus sesuai dengan standar di Bina Marga.

" Terkait, penanganan apa yang dilakukan, kami telah membangun komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPUPR ," jelas M. Imam Topik.

Dalam kesempatan ini, Anggota DPRD Kutai Barat, Yudi Hermawan, mengucapkan terimakasi atas sambutan dari DPUR Kabupaten Barito Utara yang dengan penuh keakraban.

"Saya mewakili team dari DPRD Kutai Barat, mengucapkan  rasa terimakasih yang tiada terhingga, atas penjelasan serta pembelajaran yang di sampaikan oleh Kadis PUPR melalui paparannya, hal ini kami rasa sangat bermanfaat sekali, untuk kami pahami dan pelajari, untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat," tutup Yudi Hermawan.

Setelah usai memberikan paparan maupun masukan- masukan, acara dilanjutkan dengan tukar cinderamata.

(Antiani)