MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Taupik Nugraha, meminta Pemerintah Daerah meningkatkan Edukasi kepada masyarakat mengenai status dan kewenangan jalan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian keluhan terkait Infrastruktur.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan dua Raperda bidang perumahan dan permukiman yang digelar DPRD bersama pemerintah daerah, Senin (08/06/2026).

Baca Lainnya :

• Sinergi PTPN I dan TNI Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Lewat Hilirisasi Tebu
• FAZ Perluas Jaringan Distribusi Ikan, Teh, Tanaman, dan Pengadaan Barang ke Berbagai Sektor
• Wamen UMKM Tinjau PLUT KUMKM Kulon Progo, Perkuat Pendampingan Wirausaha
• KemenUMKM dan Aprindo Fasilitasi Pembebasan Bea Administrasi UMKM Masuk Ritel Modern
• Jalan Rusak Akibat Aktivitas Tambang, Bupati Barito Utara Beri Ultimatum kepada PT BBN

Menurut Taupik, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Akibatnya, setiap terjadi kerusakan jalan atau fasilitas publik, Pemerintah Daerah sering menjadi pihak yang disalahkan meskipun lokasi tersebut berada di luar kewenangannya.

"Saya berharap Dinas PUPR maupun Perkimtan dapat memberikan Edukasi yang jelas kepada masyarakat mengenai status jalan. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan mana yang menjadi kewenangan provinsi maupun nasional," ujarnya.

Ia menilai Sosialisasi tersebut penting untuk menciptakan pemahaman yang sama antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus menghindari munculnya Persepsi Negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

"Sering kali masyarakat menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Daerah atas kerusakan jalan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab Kabupaten. Karena itu perlu ada penjelasan yang lebih terbuka dan berkelanjutan," kata Taupik.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai pembagian kewenangan tersebut, ia berharap proses penanganan berbagai persoalan Infrastruktur dapat berjalan lebih Efektif dan tepat sasaran.

(A)